Sidoarjo, Lini Indonesia – Dewan Penasehat Himpunan Nelayan Indonesia Jawa Timur, Ir. H Bambang Haryo Soekartono meminta Polairud menertibkan nelayan ilegal di pesisir Sidoarjo yang menangkap ikan dengan menggunakan pukat harimau.
Hal itu ditegaskan Bambang Haryo usai menerima keluhan dari kelompok nelayan Gisik Cemandi, Sedati, Selasa (20/8/24).
Bambang Haryo mengatakan, penggunaan kapal dengan alat tangkap merusak itu bukan nelayan lokal tetapi dari daerah lain yakni, Probolinggo, Pasuruan hingga Lamongan. Mereka melaut, keluar dari zona penangkapan daerah masing-masing.
“Tadi langsung saya sampaikan kepada dinas kelautan dan perikanan Sidoarjo. Kemudian dalam waktu dekat kami akan berkomunikasi dengan Polairud untuk segera menertibkan dan mencegah hal-hal seperti itu,” kata Bambang Haryo.
Menurutnya, wilayah pesisir Sidoarjo dengan luas 32 kilometer wajib memiliki tingkat keamanan yang ketat. Selain dari Polairud,
Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) juga diharapkan segera dibentuk dari dinas terkait untuk segi keselamatan daripada kehidupan masyarakat pesisir sendiri.
“Dual hal ini harus ada dan segera dibentuk tadi KPLP. Sidoarjo ini gudangnya ikan, tapi kalau ekosistem hancur kita semua gak dapat ikan jadi kami mohon pada pihak terkait untuk segera menindaklanjuti,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Bambang Haryo juga menegaskan di pemerintahan kedepan nasib daripada petani dan nelayan bakal lebih diperhatikan. Mulai dari pemutihan hutang dan kredit usaha rakyat (KUR) bakal difokuskan kepada dua sektor tersebut.
Sementara itu, Ketua kelompok nelayan Gisik Cemandi Isbah mengaku sudah geram terhadap nelayan-nelayan yang ia sebut ilegal itu. Dikatakannya, nelayan dari luar Sidoarjo itu menggunakan pukat harimau dan alat lainya yang merusak ekosistem laut.
“Mereka menggunakan alat cangkrang dan pukat harimau yang dilarang oleh pemerintah. Padahal sudah jelas alat itu bisa merusak ekosistem, kalau seperti itu terus ekonomi nelayan lokal bakal terancam,” kata Isbah mengakhiri.
