Jakarta, Lini Indonesia – Rapat Panitia Kerja (Panja) Komisi I DPR RI dengan pemerintah terkait Revisi Undang-Undang (RUU) TNI mendapat protes dari sejumlah masyarakat. Kelompok yang menamakan diri sebagai Koalisi Reformasi Sektor Keamanan menolak pembahasan RUU tersebut dan mendesak agar rapat dihentikan.
Protes ini terjadi di Hotel Fairmont, Senayan, Jakarta Pusat, pada Sabtu (15/3/2025). Dilansir dari Detik, salah satu perwakilan kelompok, Andrie, menyampaikan keberatan mereka terhadap rapat yang digelar secara tertutup.
“Kami dari Koalisi Reformasi Sektor Keamanan meminta agar rapat ini dihentikan karena tidak sesuai dengan prinsip keterbukaan,” ujar Andrie dalam aksi protes mereka.
Selain itu, mereka juga menilai RUU TNI berpotensi mengembalikan dwifungsi ABRI yang pernah berlaku di masa lalu.
“Kami menolak pembahasan ini karena berisiko menghidupkan kembali dwifungsi ABRI. Hentikan segera!” teriak salah satu peserta aksi.
Sementara itu, anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin, membenarkan bahwa rapat Panja memang sedang berlangsung dengan melibatkan tim DPR dan pemerintah.
“Benar, ini adalah pertemuan antara Panja UU TNI DPR dengan Panja dari pemerintah,” jelasnya saat dikonfirmasi melalui pesan singkat, Jumat (14/3/2025).
Menurut TB Hasanuddin, rapat telah dimulai sejak pukul 13.00 WIB dan masih berlangsung hingga malam hari. Rapat ini dijadwalkan akan berlangsung hingga pukul 22.00 WIB.
Meskipun mendapat protes dari sejumlah pihak, belum ada kepastian apakah rapat tersebut akan dibuka untuk umum atau tetap berjalan secara tertutup.(NA)
