Jakarta, Lini Indonesia – TNI Angkatan Laut tengah menghadapi tantangan serius terkait pasokan bahan bakar minyak (BBM) untuk operasionalnya. Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali mengungkapkan bahwa tunggakan pembayaran BBM kepada Pertamina yang mencapai triliunan rupiah telah menghambat aktivitas armada laut. Hal ini ia sampaikan dalam rapat bersama Komisi I DPR RI di kompleks parlemen Senayan, Jakarta.
Menurut Ali, TNI AL memiliki utang BBM sebesar Rp 2,25 triliun dan kini menghadapi kewajiban membayar tambahan Rp 3,2 triliun. Ia menyebut beban tersebut sangat menghambat kegiatan operasional satuan laut.
“Jumlah tunggakan ini sangat membebani kami. Kegiatan operasional terganggu, dan kami berharap ada solusi berupa penghapusan utang atau pemutihan,” ujar Ali di hadapan anggota dewan.
Ia juga menekankan bahwa urusan penyediaan BBM idealnya dikelola langsung oleh Kementerian Pertahanan (Kemhan) agar distribusi dan alokasinya lebih terkoordinasi dan tepat sasaran.
Dalam penjelasannya, Ali menyatakan bahwa kebutuhan BBM TNI AL tergolong tinggi lantaran kapal-kapal perang memerlukan pasokan bahan bakar yang stabil. Bahkan saat tidak berlayar, kapal tetap membutuhkan bahan bakar untuk menyalakan sistem penting seperti pendingin udara, guna menjaga kelayakan peralatan elektronik di dalam kapal.
“AC di kapal harus tetap hidup meskipun kapal berlabuh. Jika tidak, peralatan elektronik bisa rusak akibat kelembaban dan suhu yang tidak terkontrol,” jelasnya.
Selain itu, Ali juga mengkritik status harga BBM yang masih dikenakan tarif industri bagi TNI AL. Ia mengusulkan agar BBM untuk kepentingan militer dialihkan ke skema subsidi demi menjaga kelancaran tugas pertahanan negara di laut.(*)
