Jakarta, Lini Indonesia – Kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang mengirim anak-anak dengan perilaku bermasalah ke barak militer menuai respons beragam dari berbagai pihak, termasuk pegiat HAM, pakar pendidikan, serta sesama pejabat pemerintah.
Program yang mulai diterapkan pada Mei 2025 ini melibatkan kerja sama dengan TNI AD dan dilaksanakan di Lapangan Kujang Rindam III/Siliwangi, Bandung, serta Markas Menarmed 1 Kostrad di Purwakarta.
Menurut Dedi, kebijakan ini ditujukan untuk anak-anak yang sudah berulang kali melakukan pelanggaran berat dan gagal dibina oleh lingkungan keluarga maupun sekolah. Ia menilai pendekatan militer bisa membentuk karakter, kedisiplinan, serta memperbaiki kondisi mental dan fisik para siswa tersebut.
Namun, pandangan berbeda disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Lewat juru bicaranya, Chico Hakim, Pemerintah Provinsi Jakarta menegaskan tidak akan meniru pendekatan militer seperti di Jawa Barat.
Jakarta lebih memilih pendekatan pembinaan yang berbasis kegiatan positif dan inklusif. Beberapa inisiatif yang telah dilakukan, seperti membuka taman serta perpustakaan hingga malam hari, bertujuan memberi ruang ekspresi dan kreativitas bagi anak-anak agar terhindar dari perilaku menyimpang.
Senada dengan itu, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Atip Latipulhayat, juga menyampaikan bahwa penanganan anak bermasalah sebaiknya tetap dilakukan dalam kerangka sistem pendidikan nasional.
Ia menekankan pentingnya peran guru bimbingan konseling (BK) di sekolah dalam menangani kasus kenakalan siswa. Menurutnya, kementerian telah memiliki mekanisme tersendiri yang lebih sesuai dengan prinsip pendidikan dan perlindungan anak.(*)
