Sidoarjo, Lini Indonesia – Kekayaan pejabat Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Budi Basuki, tercatat mengalami peningkatan signifikan dalam tiga tahun terakhir berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang diumumkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Dalam laporan tahunannya kepada KPK, Budi Basuki yang kini menjabat sebagai Kepala Badan Kepegawaian Daerah Sidoarjo, melaporkan total harta kekayaan mencapai Rp 5,9 miliar untuk tahun pelaporan 2024. Angka ini meningkat dari Rp 5,2 miliar pada tahun sebelumnya, saat ia masih menjabat sebagai Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan.
Menariknya, Budi Basuki bukanlah pejabat lama di lingkungan Pemkab Sidoarjo. Ia merupakan ASN pendatang yang diimpor dari Kota Surabaya, sebelum kemudian dipercaya menempati posisi strategis di pemerintahan Kabupaten Sidoarjo.
Dalam LHKPN yang disampaikan, Budi memiliki empat bidang tanah dan bangunan di Sidoarjo dengan nilai total Rp 4,6 miliar. Selain itu, ia juga tercatat memiliki empat unit kendaraan senilai Rp 1,02 miliar, termasuk Toyota Zenix dan Mitsubishi Expander yang keduanya dibeli tahun 2024.
Harta lainnya meliputi barang bergerak senilai Rp 120 juta dan kas/setara kas sebesar Rp 400 juta. Ia juga melaporkan adanya hutang senilai Rp 176 juta, sehingga total harta bersihnya mencapai Rp 5,9 miliar.
Sementara itu, pada 2023 kekayaannya tercatat Rp 5,2 miliar dan pada 2022 senilai Rp 4,7 miliar. Seluruh dokumen LHKPN tersebut telah diverifikasi lengkap oleh KPK.
KPK menegaskan bahwa kewajiban pelaporan kekayaan oleh penyelenggara negara merupakan bentuk pencegahan korupsi. “Setiap penyelenggara negara wajib mengumumkan hartanya sesuai dengan amanat UU No. 28 Tahun 1999,” tulis KPK dalam keterangan resminya.
Dengan tren peningkatan kekayaan yang signifikan, transparansi pejabat publik—terlebih mereka yang merupakan pendatang dari luar daerah—menjadi krusial dalam menjaga kepercayaan publik terhadap integritas pemerintahan daerah.
