Sidoarjo, Lini Indonesia – Dugaan praktik jual beli bangku sekolah dalam proses Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) jenjang Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) di Sidoarjo mendapat sorotan tajam dari kalangan akademisi. Nilai “kursi” di sekolah negeri favorit kabarnya bisa mencapai puluhan juta rupiah.
Menanggapi isu tersebut, Pakar Hukum Pidana Universitas Merdeka Surabaya, Bastianto Nugroho, menegaskan bahwa aparat penegak hukum (APH) memiliki peran strategis dalam mengusut tuntas dugaan penyimpangan tersebut.
“Polisi dan kejaksaan memiliki kewenangan penuh untuk mengusut praktik jual beli bangku sekolah. Ini jelas tindakan yang bisa dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi,” ujar Bastianto, Jumat (4/7/2025).
Bastianto menjelaskan, langkah hukum dapat dimulai dari tahap penyelidikan hingga penyidikan, guna mengungkap oknum-oknum yang terlibat dalam praktik kotor tersebut.
“Jika benar terjadi transaksi uang dalam proses SPMB, itu adalah bentuk penyalahgunaan wewenang. Dan itu menjadi ranah aparat penegak hukum,” jelasnya.
Ia menyebut praktik semacam itu tidak hanya melanggar etika pendidikan, tetapi juga berpotensi dijerat dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001.
“UU Tipikor memberikan landasan hukum yang jelas untuk menindak pelaku suap dan penyalahgunaan jabatan, termasuk dalam dunia pendidikan,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya keberanian masyarakat melapor dan keterbukaan informasi publik agar APH dapat bertindak berdasarkan alat bukti yang sah.
“Jangan sampai praktik ini dibiarkan menjadi rahasia umum. Jika ada dugaan kuat, masyarakat bisa melaporkan kepada aparat penegak hukum,” tandasnya.
