Sidoarjo, Lini Indonesia – Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mengklaim bergerak cepat dalam menindaklanjuti program strategis Presiden Prabowo Subianto dengan menyiapkan 38 titik lahan untuk pendirian Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.
Namun, langkah percepatan ini memunculkan sorotan terkait transparansi, kajian kebutuhan, serta kesiapan manajerial di lapangan.
Bupati Sidoarjo H. Subandi menyebut penyediaan lahan secara masif merupakan bentuk dukungan penuh Pemkab terhadap program nasional. Ia menegaskan bahwa pembangunan Kopdes harus bergerak cepat untuk memperkuat fondasi ekonomi desa.
“Kopdes Merah Putih adalah program strategis Presiden Prabowo Subianto. Kami memastikan seluruh lokasi yang disiapkan benar-benar siap untuk pembangunan dan operasional,” ujar Subandi saat meninjau salah satu titik rencana pembangunan di Pasar Wisata Sedati.
Namun, percepatan tersebut dinilai belum sepenuhnya diikuti dengan kajian publik yang memadai. Sejumlah pengamat ekonomi daerah menilai langkah ini berpotensi tergesa-gesa apabila tidak disertai analisis kebutuhan desa, keterlibatan masyarakat, dan perhitungan beban fiskal jangka panjang.
Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Sidoarjo, Edi Kurniadi, menekankan bahwa Kopdes dirancang sebagai pusat ekonomi desa yang modern dan multifungsi. Menurutnya, pengembangan koperasi tidak sekadar berfokus pada bahan pokok.
“Kopdes tidak hanya menjadi wadah usaha, tetapi juga perangkat strategis negara untuk menjaga stabilitas harga dan memperkuat akses layanan seperti apotek, klinik, dan simpan pinjam,” jelasnya.
Meski demikian, sejumlah pihak mempertanyakan kesiapan sumber daya manusia, model bisnis koperasi, serta mekanisme pengawasan agar proyek ini tidak hanya simbolis atau berhenti pada pembangunan fisik. Ketiadaan penjelasan detail mengenai tata kelola juga menjadi catatan kritis, mengingat pendirian 38 titik dalam waktu singkat berpotensi menimbulkan masalah manajerial.
Dengan skala percepatan yang besar, para pengamat mendesak Pemkab Sidoarjo memastikan pembangunan Kopdes Merah Putih tidak sekadar mengejar target politik, tetapi benar-benar menjawab kebutuhan ekonomi warga desa dan berjalan dengan tata kelola yang akuntabel.(Yoga)
