Sidoarjo, Lini Indonesia – Ratusan warga yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Sidoarjo Anti Korupsi (ARSAK) menggelar aksi damai memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia 2025 di pusat Kabupaten Sidoarjo, Selasa (9/12/2025).
Dalam aksinya, mereka menilai Sidoarjo tengah menghadapi “krisis kepemimpinan” dan mendesak penegak hukum membuka secara transparan proses penyelidikan terhadap dugaan perkara yang menyeret Bupati Sidoarjo.
Massa aksi membawa berbagai poster dan berorasi mengenai kondisi pemerintahan daerah yang menurut mereka berjalan tanpa arah. Mulai dari penanganan banjir yang tak kunjung tuntas, proyek publik yang molor, hingga layanan dasar yang dinilai tidak maksimal.
“Sidoarjo hari ini sedang menghadapi krisis kepemimpinan yang tidak bisa lagi ditutupi-tutupi,” demikian seruan ARSAK dalam pernyataannya. Mereka menyebut beberapa program yang dijanjikan rampung lebih awal kini justru kembali dijanjikan selesai pada 2026.
Sigit Imam Basuki, salah satu orator aksi, menilai disharmoni internal antara Bupati dan Wakil Bupati turut menghambat pembangunan daerah. Menurutnya, dinamika politik tidak seharusnya mengorbankan pelayanan publik.
“Janji politik kini tinggal slogan. Wibawa kepemimpinan hilang, dan rakyat yang menanggung akibatnya,” tegas Sigit.
Ia juga menyoroti minimnya respons DPRD Kabupaten Sidoarjo terhadap berbagai persoalan publik. “Pembiaran terhadap persoalan publik adalah bentuk pengkhianatan terhadap masa depan Sidoarjo,” ujarnya.
ARSAK turut menuntut agar aparat penegak hukum menjelaskan perkembangan penyelidikan dugaan kasus yang menyeret kepala daerah.
“Rakyat berhak tahu sejauh mana proses hukum berjalan dan apa langkah yang akan dilakukan,” kata Sigit.
Dalam kesempatan yang sama, ARSAK juga menyampaikan sejumlah temuan terkait dugaan masalah korupsi di Perumda Delta Tirta Sidoarjo, termasuk kerja sama investasi dan reklasifikasi senilai Rp19 miliar yang mereka nilai janggal.
“Menurut kami, reklasifikasi itu tidak sesuai. Dana milik rekanan seharusnya dibayarkan oleh Perumda Delta Tirta, bukan dimasukkan sebagai pendapatan lain-lain,” jelasnya.
Menutup aksi, ARSAK mengajak masyarakat Sidoarjo untuk terus mengawal jalannya pemerintahan. Mereka menegaskan bahwa banjir, jalan rusak, dan buruknya layanan publik merupakan dampak langsung dari tata kelola pemerintahan yang tidak efektif.
Sementara itu, Ketua DPRD Sidoarjo Abdillah Nasikh menyambut Aspira yang disampaikan oleh massa aksi. Dia mengatakan DPRD ada pada barisan rakyat, segala bentuk aspirasi dan kritik akan ditampung dan menjadi evaluasi.
Pihaknya mengakui bahwa Pemkab Sidoarjo berada pada kebobrokan sistem yang perlu dibenahi. “Kami tidak bisa berdiri sendiri, semua kritikan yang disampaikan kami tampung dan menjadi bahan evaluasi kami. Kami ada di barisan rakyat,” kata Nasikh.
