Sidoarjo, Lini Indonesia – Pembagian bantuan sosial (bansos) di Desa Kedungrawan, Kecamatan Krembung, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, menuai keluhan warga.
Bantuan yang semestinya diperuntukkan bagi warga kurang mampu diduga tidak tepat sasaran. Sejumlah warga miskin justru tidak menerima bantuan, sementara warga yang dinilai memiliki kedekatan dengan kepala desa dan kondisi ekonomi tercukupi malah tercatat sebagai penerima.
Sutrisno (45), warga Desa Kedungrawan—nama disamarkan—mengaku kecewa dengan pola penyaluran bansos di desanya. Ia menyebut banyak warga yang secara ekonomi benar-benar membutuhkan, namun tidak masuk dalam daftar penerima.
“Yang hidupnya pas-pasan malah tidak dapat. Tapi yang ekonominya sudah cukup, bahkan orang-orang dekat kepala desa, justru menerima bantuan,” ujar Sutrisno kepada wartawan, Senin (15/12/2025).
Keluhan senada disampaikan Sulastri (38), warga lain yang juga meminta identitasnya disamarkan. Menurutnya, pembagian bansos kerap menimbulkan kecemburuan sosial karena dianggap tidak adil.
“Kami hanya ingin bantuan itu tepat sasaran. Kalau memang mampu, seharusnya tidak didahulukan. Tapi faktanya justru sebaliknya,” katanya.
Warga menyebut, kondisi tersebut sudah menjadi perbincangan umum di lingkungan desa. Namun banyak yang memilih diam karena khawatir akan berdampak pada urusan administratif maupun bantuan di kemudian hari.
“Sudah jadi rahasia umum, penerimanya itu-itu saja. Banyak yang takut bicara,” tambah Sutrisno.
Menanggapi keluhan tersebut, Ahmad R., Koordinator LSM Peduli Desa, menilai dugaan salah sasaran bansos di Desa Kedungrawan harus segera mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah.
“Bansos itu berbasis data kemiskinan. Jika warga mampu justru menerima, sementara warga miskin terlewat, berarti ada persoalan serius dalam pendataan dan verifikasi,” tegas Ahmad R.
Ia menekankan bahwa kepala desa memiliki tanggung jawab penuh dalam memastikan penyaluran bansos berjalan objektif dan bebas dari konflik kepentingan.
“Perlu dilakukan audit dan verifikasi ulang data penerima bansos. Jangan sampai bantuan dijadikan alat kepentingan atau kedekatan personal,” ujarnya.
Hingga berita ini diturunkan, Kepala Desa Kedungrawan, Machrudi, belum memberikan keterangan resmi terkait keluhan warga tersebut. Upaya konfirmasi masih terus dilakukan sebagai bagian dari prinsip keberimbangan pemberitaan.
Kasus dugaan bansos tidak tepat sasaran ini menjadi sorotan publik sekaligus pengingat pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran bantuan sosial agar benar-benar dirasakan oleh warga yang membutuhkan.(Yoga)
