‎Fraksi PDIP Sidoarjo Kawal APBD Pro-Rakyat

Sidoarjo, Lini Indonesia – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Sidoarjo menyampaikan laporan pertanggungjawaban publik atas pengawasan kebijakan strategis dalam APBD 2025 senilai Rp 5,947 triliun. Fraksi menegaskan pengawalan ketat pada pos anggaran rawan korupsi seperti hibah dan bansos, serta fokus pada pemenuhan hak dasar rakyat melalui sektor kesehatan dan pendidikan.
‎
Ketua Fraksi PDI Perjuangan Sidoarjo, H. Tarkit Erdianto, S.H., M.H., menegaskan bahwa penggunaan anggaran wajib berdampak langsung bagi masyarakat.
‎
‎“Setiap pos anggaran dalam APBD Sidoarjo wajib ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui sektor fundamental kesehatan dan pendidikan,” ujarnya.
‎
Fraksi juga menerjemahkan arahan Ketua Umum PDIP Hj. Megawati Soekarnoputri melalui alokasi Bantuan Keuangan (BK) Rp 50 juta per desa untuk penanganan stunting. Selain itu, fraksi mengawal pembahasan Raperda Penyelenggaraan Ketenagakerjaan yang mencakup perlindungan pekerja formal, informal, UMKM, hingga ojek online.
‎
Wakil Ketua DPRD Sidoarjo dari Fraksi PDIP, Suyarno, S.H., M.H., menyoroti advokasi kasus belasan siswa terancam putus sekolah di Kecamatan Porong.
‎
‎“Kami melakukan validasi data anak tidak sekolah dan mengatasi akar masalah kemiskinan agar akses pendidikan lebih merata,” tegasnya.
‎
Di tingkat komisi, fraksi mendorong transparansi keuangan desa (Komisi A), inovasi permodalan UMKM dan revitalisasi manajemen pasar tradisional (Komisi B), serta pengawasan penyelesaian proyek strategis RSUD Sedati, RSUD Notopuro, dan akselerasi gedung sekolah (Komisi C).
‎
Pada Komisi D, fraksi menekankan evaluasi BOSDA berkeadilan, validasi Anak Tidak Sekolah (ATS), peningkatan kualitas PKBM/PKBM, serta intervensi stunting di desa. Fraksi juga turun langsung merespons kasus siswa Drop Out (DO) di Porong, memastikan mereka tetap bisa sekolah sembari menunggu solusi permanen.
‎
Melalui Badan Pembentukan Perda, fraksi mengawal Raperda Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah dan Pos Kesehatan Pesantren, dengan menekankan kolaborasi lintas pemangku kepentingan. Di Badan Anggaran, fraksi menegaskan APBD harus memuat program pro-rakyat, termasuk berobat gratis dan makan bergizi gratis bagi warga miskin dan lansia.
‎
Fraksi PDI Perjuangan menutup laporan dengan komitmen keberpihakan yang terukur dan berdampak langsung bagi warga Sidoarjo melalui pengawasan anggaran dan kebijakan yang konsisten pro-rakyat.
‎