Jakarta, Lini Indonesia – Gelombang demonstrasi besar-besaran mengguncang Iran sejak akhir Desember 2025 dan berlanjut hingga awal Januari 2026. Aksi protes ini bermula dari keluhan ekonomi, namun dengan cepat berkembang menjadi krisis nasional yang disertai kekerasan, pembatasan informasi, serta meningkatnya jumlah korban jiwa.
Hingga pertengahan Januari 2026, berbagai organisasi hak asasi manusia melaporkan ribuan orang tewas dan puluhan ribu lainnya ditangkap, menjadikan peristiwa ini salah satu episode paling berdarah dalam sejarah protes modern Iran.
Demonstrasi pertama kali pecah pada 28 Desember 2025 di kawasan Grand Bazaar, Teheran. Para pedagang dan warga turun ke jalan untuk memprotes kondisi ekonomi yang memburuk, termasuk inflasi tinggi, anjloknya nilai mata uang rial, dan lonjakan harga kebutuhan pokok.
Dalam hitungan hari, aksi tersebut menyebar ke puluhan kota di berbagai provinsi, seperti Mashhad, Isfahan, Shiraz, dan Tabriz. Protes yang awalnya berlangsung relatif damai kemudian berubah menjadi bentrokan terbuka antara massa dan aparat keamanan, seiring meningkatnya jumlah peserta dan meluasnya tuntutan yang tidak lagi terbatas pada isu ekonomi.
Sejumlah laporan media internasional dan organisasi pemantau hak asasi manusia menyebut aparat keamanan Iran merespons demonstrasi dengan penggunaan kekuatan berlebihan. Gas air mata, peluru logam, dan senjata api digunakan untuk membubarkan massa di berbagai kota.
Pemerintah Iran juga memberlakukan pemutusan akses internet secara luas, yang secara signifikan membatasi arus informasi keluar dari negara tersebut dan menyulitkan verifikasi independen atas kejadian di lapangan. Meski demikian, potongan video dan kesaksian yang berhasil keluar menunjukkan bentrokan berlangsung sengit dan menimbulkan korban dalam jumlah besar.
Dampak kekerasan tersebut tercermin di fasilitas kesehatan. Seorang dokter di Teheran, yang dikutip media internasional, menggambarkan rumah sakit kewalahan menerima ratusan pasien dengan luka tembak, terutama di bagian kepala dan mata.
Laporan The Guardian menyebut adanya pola cedera yang konsisten, mengindikasikan penggunaan peluru logam dan tembakan langsung ke arah demonstran. Human Rights Watch menilai respons aparat keamanan bukan sekadar insiden terpisah, melainkan bagian dari pola sistematis dalam menekan aksi protes.
Wakil Direktur Timur Tengah dan Afrika Utara Human Rights Watch, Michael Page, menyatakan bahwa frekuensi dan intensitas penggunaan kekuatan mematikan terhadap demonstran menunjukkan kebijakan negara yang mengandalkan kekerasan untuk meredam perlawanan publik.
“Frekuensi dan intensitas penggunaan kekuatan mematikan terhadap demonstran, dikombinasikan dengan impunitas yang terus berlangsung, menunjukkan penggunaan senjata untuk meredam protes sebagai kebijakan negara,” ujarnya.
Seiring eskalasi tersebut, jumlah korban jiwa terus bertambah. Menurut data terbaru Human Rights Activists News Agency (HRANA) per 14 Januari 2026, jumlah korban tewas akibat gelombang protes diperkirakan berada di kisaran 2.000 hingga 2.500 orang.
Mayoritas korban dilaporkan merupakan demonstran, meskipun terdapat pula korban dari unsur aparat keamanan dan warga sipil. HRANA juga mencatat lebih dari 16.000 orang ditangkap di berbagai wilayah Iran sejak demonstrasi dimulai.
Angka-angka ini belum dapat diverifikasi sepenuhnya oleh lembaga internasional karena pembatasan informasi, sementara pemerintah Iran belum merilis data resmi yang rinci mengenai total korban.(*)
