Jakarta, Lini Indonesia – Status Indonesia sebagai negara berpendapatan menengah dinilai masih sulit berubah dalam waktu dekat. Meski pertumbuhan ekonomi relatif stabil dan berbagai indikator makro menunjukkan perbaikan, Bank Dunia menilai fondasi transformasi ekonomi Indonesia belum cukup kuat untuk mendorong lompatan menuju negara berpendapatan tinggi.
Menurut World Bank Group, kunci utama agar Indonesia bisa keluar dari jebakan pendapatan menengah terletak pada reformasi struktural yang konsisten—terutama dalam membenahi kualitas iklim usaha dan investasi.
Lead Country Economist Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor Leste, David Knight, menjelaskan bahwa tantangan Indonesia bukan lagi sekadar menjaga pertumbuhan, melainkan meningkatkan kualitas pertumbuhan itu sendiri. Ia menilai, berbagai indikator yang berkaitan dengan daya saing dan kemudahan berusaha masih menunjukkan kelemahan.
“Indonesia telah membuat banyak kemajuan. Namun, jika melihat berbagai prasyarat pertumbuhan, khususnya yang berkaitan dengan kualitas iklim bisnis, Indonesia masih tertinggal pada banyak indikator,” ujar David, dikutip dari Kontan.
Selama ini, pertumbuhan ekonomi Indonesia banyak ditopang oleh konsumsi domestik dan ekspansi sektor tertentu. Namun, pola tersebut dinilai tidak cukup untuk mendorong transformasi menuju ekonomi berbasis produktivitas tinggi dan inovasi. Ke depan, sumber pertumbuhan harus berasal dari peningkatan efisiensi, teknologi, serta kemampuan perusahaan menembus pasar global.
Bank Dunia juga menemukan persoalan pada struktur dunia usaha. Perusahaan-perusahaan besar di Indonesia dinilai belum menunjukkan kinerja produktivitas yang optimal.
Bahkan, dalam sejumlah kasus, perusahaan yang telah lama berdiri dan memiliki skala besar justru tidak mengalami peningkatan produktivitas yang signifikan. Kondisi ini berbeda dengan pola di negara-negara yang berhasil naik kelas, di mana perusahaan besar biasanya menjadi motor inovasi dan penciptaan lapangan kerja berkualitas.
“Perusahaan yang lebih besar dan lebih tua di Indonesia justru cenderung kurang produktif, padahal seharusnya mereka menjadi motor utama penciptaan lapangan kerja berkualitas dan pendorong pertumbuhan ekonomi,” ucap David.
Masalah tersebut berkaitan erat dengan ekosistem persaingan usaha. Regulasi yang kompleks serta belum optimalnya penerapan prinsip kesetaraan kesempatan berusaha dinilai membuat dinamika sektor swasta kurang sehat. Dampaknya tidak hanya terasa di sektor riil, tetapi juga memengaruhi perkembangan sektor keuangan dan jasa.
Tingginya proporsi pekerja di sektor informal menjadi konsekuensi lain dari struktur ekonomi yang belum efisien. Mengacu pada standar International Labour Organization, mayoritas tenaga kerja Indonesia masih berada di sektor informal. Situasi ini membatasi basis pajak negara dan mempersempit ruang fiskal untuk pembiayaan pembangunan jangka panjang.
Meski demikian, Bank Dunia tetap melihat peluang perbaikan. Target pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dinilai masih realistis apabila reformasi dijalankan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Bukan hanya peningkatan investasi, tetapi juga pembenahan aturan, penguatan persaingan usaha, dan dorongan terhadap inovasi menjadi faktor penentu.
Dengan kata lain, Indonesia tidak kekurangan potensi. Namun tanpa perubahan struktural yang lebih dalam, perjalanan menuju negara berpendapatan tinggi akan berjalan lebih lambat dari yang diharapkan.(*)
