“Iya, untuk kegiatan tersebut baru masuk di e-katalog LKPP dan baru Sirup atau rencana, sedangkan untuk pelaksanaan belum,” kata Hadiyanto, Minggu (8/3/2026).
Pengadaan dua meja biliard itu jadi sorotan, di tengah efisiensi anggaran imbas pemotongan dana transfer ke daerah (TKD) oleh pemerintah pusat itu, disebut Hadiyanto merupakan kebutuhan penunjang wakil rakyat.
Menanggapi Hal itu itu, Sekretaris DPRD Sumsel H Aprizal mengungkapkan, anggaran meja biliar itu adalah usulan pimpinan DPRD Sumsel, yang sudah dibahas sebelumnya.
“Iya, itu usulan dari pimpinan lah bukan dari Sekretariat,” kata Aprizal, Minggu (8/3/2026).
Dijelaskan Aprizal usulan pimpinan untuk meja biliar itu sendiri, diakuinya cukup wajar karena ketua DPRD Sumsel Andie Dinialdie adalah ketua umum Pengurus Provinsi Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (Pengprov POBSI) Sumsel.
“Karena ketua kan adalah ketum biliar Sumsel jadi wajar,” ujarnya.
Aprizal memastikan pengadaan meja biliar tersebut belum dilaksanakan hingga saat ini.
“Belum, karena permintaan mereka untuk dianggarkan belum dilaksanakan. Makanya baru dimasukkan di SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan), dan dilihat orang karena sudah e katalog. Dan pastinya, ini semua usulan pimpinan masing-masing,’ pungkasnya.(*)
