Jakarta, Lini Indonesia – Tagar #IndonesiaGelap mendadak menjadi trending di media sosial X (Twitter). Ribuan unggahan dari warganet membahas aksi protes terhadap kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat.
Aksi demonstrasi yang dipimpin oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) serta berbagai organisasi masyarakat sipil menjadi pemicu utama viralnya tagar ini.
Mahasiswa dari berbagai daerah turun ke jalan untuk menyuarakan kritik terhadap kebijakan pemerintah yang mereka anggap semakin memperburuk kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.
Latar Belakang Aksi dan Tuntutan
Dalam pernyataan resminya, BEM SI menyampaikan bahwa aksi ini bertujuan untuk mengingatkan pemerintah agar lebih memperhatikan kepentingan rakyat.
Melalui akun Instagram @bem_si, mereka menjelaskan bahwa tagar #IndonesiaGelap telah muncul sejak 16 Februari sebagai bentuk ajakan untuk menyuarakan keresahan masyarakat terhadap berbagai kebijakan yang dinilai merugikan.
Lima tuntutan utama aksi demonstrasi
- Mencabut instruksi presiden terkait pemangkasan anggaran yang dianggap tidak berpihak pada masyarakat.
- Membatalkan RUU Minerba yang memberi izin perguruan tinggi untuk mengelola tambang, yang dinilai berpotensi merugikan lingkungan dan pendidikan.
- Memastikan pencairan tunjangan kinerja tenaga pendidik, termasuk guru dan dosen.
- Melakukan evaluasi total terhadap program Makan Bergizi Gratis, agar tidak hanya menguntungkan pihak tertentu tetapi benar-benar bermanfaat bagi rakyat.
- Menegakkan prinsip UUD 1945 dan Pancasila dalam kebijakan negara, sesuai dengan harapan masyarakat.
Demonstrasi ini berlangsung secara serentak di berbagai kota besar di Indonesia. Ribuan mahasiswa turun ke jalan untuk menyuarakan tuntutan mereka.
Gerakan “Indonesia Gelap” ini tidak hanya melibatkan mahasiswa, tetapi juga mendapat dukungan dari berbagai organisasi masyarakat sipil seperti Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI).
Konsolidasi antara mahasiswa dan kelompok masyarakat sipil ini bertujuan untuk memperjuangkan transparansi dalam pemerintahan dan melindungi hak-hak rakyat.
BEM SI telah menginstruksikan bahwa aksi protes ini akan berlangsung dalam dua tahap yakni pada 17-18 Februari 2025 aksi serentak di daerah masing-masing. Lalu, pada 19 Februari 2025 aksi terpusat di tingkat nasional.
Mereka berharap pemerintah segera merespons tuntutan yang disuarakan oleh mahasiswa dan masyarakat sipil demi kesejahteraan rakyat dan keberlanjutan demokrasi di Indonesia.(NA)
