Sidoarjo, Lini Indonesia – Kabupaten Sidoarjo kembali mengukir sejarah dalam transformasi digital. Dengan Indeks Elektronifikasi Transaksi Daerah (ETPD) Semester II tahun 2024 yang mencapai angka fenomenal 99,3 persen, tidak hanya menjadi salah satu yang terdepan, tetapi juga mengukuhkan posisinya sebagai pionir dalam pembangunan Smart Financial Ecosystem di Indonesia.
Pencapaian ini menjadi bukti nyata komitmen Pemkab Sidoarjo dalam menciptakan tata kelola keuangan yang modern, transparan, dan efisien. Prestasi ini terungkap dalam agenda High Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) yang digelar di Sidoarjo pada Rabu, (13/8/2025).
Acara ini merupakan wujud kolaborasi kuat antara Bank Indonesia, Pemkab Sidoarjo, Bank Jatim, serta dukungan strategis dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Sinergi multi-pihak ini menjadi kunci utama yang memacu percepatan digitalisasi di Sidoarjo.
Digitalisasi Sebagai Fondasi Tata Kelola yang Transparan dan Efisien
Bupati Sidoarjo, Subandi, yang memimpin jalannya acara, menegaskan bahwa digitalisasi bukan sekadar mengikuti tren, melainkan sebuah strategi fundamental untuk menciptakan tata kelola keuangan yang lebih transparan dan efisien. Menurutnya, transaksi non-tunai melalui kanal digital seperti QRIS memiliki peran krusial dalam menekan potensi kebocoran anggaran dan mempermudah proses transaksi bagi masyarakat.
”Kami ingin semua pihak, dari Aparatur Sipil Negara (ASN) hingga masyarakat, dapat merasakan manfaatnya. Keuangan yang transparan akan membangun kepercayaan publik dan memastikan setiap rupiah yang dikelola pemerintah digunakan secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat,” ujar Bupati Subandi.
Ia menambahkan bahwa dengan ETPD yang hampir sempurna, Sidoarjo kini semakin siap mengintegrasikan seluruh layanan publiknya dengan sistem pembayaran digital. Mulai dari pembayaran pajak, retribusi daerah, hingga transaksi di sektor UMKM dan layanan sosial, semuanya akan terhubung dalam satu ekosistem digital yang terpadu.
Penerapan sistem pembayaran digital ini telah berjalan di hampir seluruh lini di Sidoarjo. Mulai dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), retribusi pasar, parkir, hingga layanan administrasi tertentu kini dapat dibayar melalui berbagai kanal digital. Hal ini membuktikan bahwa Sidoarjo tidak hanya berwacana, tetapi juga mengimplementasikan langkah konkret yang terasa manfaatnya.
Meningkatkan Literasi dan Inklusi Keuangan Digital Secara Merata
Keberhasilan digitalisasi keuangan daerah tak lepas dari peran serta aktif masyarakat. Oleh karena itu, Bupati Subandi menekankan pentingnya literasi dan inklusi keuangan digital. Pemkab Sidoarjo bersama Bank Indonesia dan perbankan daerah secara masif melakukan sosialisasi penggunaan QRIS.
“Kami secara proaktif mengajak masyarakat untuk mencoba bertransaksi menggunakan QRIS. Selain praktis dan aman, kami juga memberikan insentif menarik seperti souvenir di setiap kegiatan sosialisasi. Ini adalah cara sederhana namun sangat efektif untuk membiasakan masyarakat beralih dari kebiasaan tunai ke non-tunai,”
jelasnya.
(High Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) yang digelar di Sidoarjo pada Rabu, 13 Agustus 2025)
Upaya edukasi ini tidak hanya terpusat di perkotaan, melainkan diperluas ke pasar-pasar tradisional dan sentra-sentra UMKM. Para pedagang didorong untuk menyediakan kode QRIS agar pembeli memiliki pilihan pembayaran yang lebih modern dan aman. Pendekatan inklusif ini menunjukkan komitmen Sidoarjo untuk memastikan tidak ada pihak yang tertinggal dalam ekosistem keuangan digital yang tengah dibangun.
Advisor Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Timur, Ridzky Prihadi, yang turut hadir dalam acara tersebut menyampaikan apresiasi atas kinerja Pemkab Sidoarjo.
“Capaian ETPD sebesar 99,3 persen ini bukan angka yang kecil. Ini adalah cerminan dari komitmen kuat Pemkab Sidoarjo dalam mempercepat digitalisasi. Kami akan terus memberikan dukungan, baik dari sisi infrastruktur maupun edukasi kepada masyarakat, agar ekosistem ini semakin solid dan berkelanjutan,” ungkapnya.
Dampak Positif pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Akuntabilitas
Menurut data TP2DD, ETPD adalah indikator yang mengukur sejauh mana transaksi pemerintah daerah dilakukan secara elektronik. Nilai di atas 95 persen sudah dikategorikan sebagai digital maturity, yang berarti sebagian besar transaksi telah berbasis elektronik. Di Sidoarjo, nilai tersebut jauh terlampaui.
Keberhasilan ini juga memberikan dampak signifikan pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Subandi juha mengatakan, dengan sistem non-tunai, potensi kebocoran dapat ditekan secara drastis, dan pencatatan keuangan menjadi jauh lebih akurat serta terperinci.
“Kita bukan hanya bicara soal kemudahan transaksi. Lebih jauh, ini tentang akuntabilitas. Dengan sistem ini, data masuk secara real-time, sehingga pemerintah dapat memantau arus kas daerah dengan cepat. Hal ini tentu memudahkan proses perencanaan dan pengambilan keputusan yang strategis,” terang Subandi, menegaskan bahwa akuntabilitas adalah pilar utama dari digitalisasi ini.
Sinergi Multi-Pihak untuk Menghadapi Tantangan dan Masa Depan
Meskipun pencapaian ETPD Sidoarjo sangat tinggi, Bupati Subandi mengakui masih ada tantangan di lapangan, terutama di wilayah pedesaan dengan akses internet yang terbatas.
“Kita terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memperluas jaringan internet. Digitalisasi tidak akan maksimal tanpa infrastruktur yang memadai. Kami juga memastikan pelaku usaha kecil di pedesaan mendapatkan pendampingan intensif,” ujarnya.
Selain itu, perubahan kebiasaan masyarakat dari pembayaran tunai ke non-tunai memerlukan waktu dan pendekatan yang persuasif. “Beberapa warga masih merasa lebih nyaman menggunakan uang fisik. Itulah mengapa kami mengombinasikan sosialisasi dengan insentif. Cara ini cukup efektif untuk menarik minat masyarakat mencoba QRIS,” tambahnya.
Sinergi multi-pihak menjadi kunci dalam mengatasi tantangan ini. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sidoarjo menyebut bahwa digitalisasi transaksi ini juga terintegrasi dengan sistem smart city yang sedang dikembangkan, yang akan memudahkan pengelolaan data dan pelayanan publik berbasis teknologi. Kepala Bank Jatim Cabang Sidoarjo, Suyatno, juga berkomitmen penuh untuk menyediakan layanan perbankan yang ramah digital, termasuk aplikasi mobile dan dukungan teknis bagi para merchant yang ingin mengadopsi QRIS.
“Kami ingin semua pelaku usaha di Sidoarjo, dari pasar tradisional hingga kafe modern, bisa menerima pembayaran digital. Dengan begitu, perputaran uang di daerah akan menjadi lebih cepat dan efisien,” ujar Suyatno.
Menutup pernyataannya, Bupati Subandi menyampaikan harapan besarnya agar Sidoarjo bisa menjadi teladan bagi daerah lain.
“Kita ingin Sidoarjo menjadi pionir dalam menciptakan ekosistem keuangan modern yang inklusif dan aman. Dengan sinergi semua pihak, saya optimistis kita bisa mewujudkannya,” pungkasnya.
Dengan capaian ETPD 99,3 persen, Sidoarjo telah membuktikan bahwa transformasi digital adalah keniscayaan. Tantangan memang masih ada, tetapi dengan semangat kolaborasi dan dukungan teknologi yang kuat, Sidoarjo berada di jalur yang tepat untuk menjadi pelopor digitalisasi keuangan daerah di Indonesia.
