Pemkab Sidoarjo Anggarkan Rp1,5 Triliun untuk Dinas Pendidikan,Tapi 7.695 Anak Putus Sekolah
Sidoarjo, Lini Indonesia – Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mengalokasikan anggaran pendidikan fantastis pada tahun 2025, yakni sebesar Rp1,55 triliun. Namun ironisnya, hingga akhir Agustus 2025, serapan anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan baru mencapai Rp708,87 miliar atau 45,6 persen dari total anggaran.
Kondisi ini semakin kontras ketika fakta menunjukkan masih terdapat 7.695 anak usia 15 hingga 20 tahun di Sidoarjo yang tidak bersekolah. Data UPTD Pendidikan Provinsi Jawa Timur mencatat, anak laki-laki mendominasi dengan 4.480 orang, sementara anak perempuan mencapai 3.215 orang. Angka tertinggi terdapat di Kecamatan Taman sebanyak 917 anak, disusul Waru 834 anak, dan Sidoarjo 678 anak.
Minimnya serapan anggaran pendidikan di tengah tingginya angka anak putus sekolah memicu sorotan publik. Pasalnya, alokasi dana yang begitu besar seharusnya mampu menjawab problem klasik di dunia pendidikan, bukan justru meninggalkan jurang lebar antara kebijakan dan realita.
Pengamat pendidikan dari Lembaga Pendidikan Rakyat (LPR), Dr. Hadi Prasetyo, menilai kondisi tersebut sebagai bentuk kegagalan tata kelola anggaran.
“Anggaran lebih dari Rp1,5 triliun bukan jumlah kecil, tapi ribuan anak di Sidoarjo tetap tidak bersekolah. Ini ironi serius yang harus segera dijawab pemerintah daerah,” ujarnya, Jumat (26/9/2025).
Hadi menekankan, setiap rupiah yang tidak terserap sama dengan hilangnya kesempatan anak untuk mengakses pendidikan.
“Kalau anggaran tidak digunakan tepat sasaran, masalah pendidikan hanya akan jadi jargon tanpa solusi nyata,” tegasnya.
Kondisi ini tidak hanya menjadi masalah lokal, tetapi juga isu nasional terkait efektivitas penggunaan anggaran pendidikan. Dengan alokasi dana pendidikan nasional yang mencapai 20 persen dari APBN, lemahnya serapan di daerah seperti Sidoarjo menambah daftar panjang persoalan klasik: anggaran besar tetapi hasil di lapangan jauh dari harapan.
Masyarakat kini menuntut adanya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Dinas Pendidikan. Mereka berharap dana triliunan rupiah itu benar-benar memberi dampak nyata bagi perbaikan kualitas pendidikan dan pengurangan jumlah anak putus sekolah.(*)
