‎Gerindra Blunder jadi Makcomblang di Sidoarjo‎

‎
‎
Sidoarjo, Lini Indonesia – Partai Gerindra disebut salah langkah menjadi “makcomblang politik” di Sidoarjo. Alih-alih menghadirkan duet bupati-wakil yang solid dan selaras dengan kebijakan pusat, 100 hari kepemimpinan Subandi–Mimik justru diwarnai kegaduhan terbuka yang berdampak pada stagnasi sektor strategis daerah.
‎
‎Pasca seratus hari pertama kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo, Subandi–Mimik Idayana, menuai sorotan dari berbagai kalangan. Ketegangan keduanya mencuat ke publik ketika mereka saling olok terkait ego sentris masing-masing, sebuah sinyal disharmoni yang dinilai tidak lazim bagi pasangan kepala daerah.
‎
‎Gaduh di pucuk kepemimpinan itu berimbas langsung pada pelayanan publik. Sejumlah sektor strategis tersendat. Eksekusi anggaran dinilai lamban, sementara beberapa proyek vital mengalami kemunduran jadwal. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sedati, salah satu proyek unggulan, bahkan dinyatakan gagal berjalan sesuai target.
‎
‎“Ini bukan sekadar persoalan chemistry dua figur, tapi kegagalan desain strategi partai pengusung. Gerindra keliru membaca kebutuhan Sidoarjo akan stabilitas dan kapasitas eksekusi,” kata Direktur Indonesia Strategic Policy Institute (ISPI) Ahmad Fauzan, kepada media, Sabtu (3/1/2026).
‎
‎Menurut Fauzan, Gerindra sebagai partai pemenang Pemilu dan Pilkada 2024 termasuk di Sidoarjo, memiliki tanggung jawab moral dan politik atas turbulensi yang terjadi. Ia menegaskan, publik tidak salah memilih figur, melainkan terjebak strategi pemenangan yang lebih menitikberatkan pada kalkulasi elektoral ketimbang rekam jejak dan kecocokan kepemimpinan.
‎
‎“Rakyat tidak salah pilih. Mereka termakan narasi dan strategi yang dimainkan. Sekarang ketika gaduh, wajar kalau publik menuntut Gerindra ikut bertanggung jawab,” kata Fauzan.
‎
‎Di tingkat daerah, suara serupa menguat. Sejumlah elemen masyarakat dan tokoh sipil menilai Gerindra perlu turun tangan melakukan evaluasi terbuka. Mereka meminta partai pengusung tidak sekadar memenangkan kontestasi, tetapi juga memastikan pemerintahan berjalan efektif setelahnya.
‎
‎Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo belum memberikan pernyataan resmi terkait dampak kegaduhan internal kepemimpinan tersebut. Namun, laporan progres realisasi anggaran dan proyek strategis menunjukkan deviasi signifikan dari target awal, terutama pada sektor kesehatan dan infrastruktur.
‎
‎Pengamat menilai, jika kondisi ini terus dibiarkan tanpa koreksi, kepercayaan publik terhadap tata kelola daerah dapat menurun. Kegagalan proyek seperti RSUD Sedati, yang diharapkan menjadi penopang layanan kesehatan di kawasan Sedati dan sekitarnya, menjadi alarm serius bagi pemerintahan daerah dan partai pengusungnya.
‎