Jakarta, Lini Indonesia – Ketegangan panjang antara Amerika Serikat dan Venezuela mencapai titik ekstrem setelah Washington dikabarkan melakukan operasi militer langsung di Caracas dan menangkap Presiden Venezuela Nicolas Maduro pada Sabtu (3/1/2026).
Aksi ini disebut sebagai klimaks dari kebijakan keras Presiden AS Donald Trump terhadap pemerintahan Maduro, yang sudah berlangsung sejak masa kepemimpinan pertamanya.
Dengan penangkapan tersebut, Maduro masuk dalam daftar pemimpin negara yang pernah ditangkap atau digulingkan dengan keterlibatan AS, menyusul nama-nama seperti Manuel Noriega dari Panama, Saddam Husein dari Irak, dan Juan Orlando Hernandez dari Honduras.
Menurut laporan AFP, operasi penangkapan dimulai sekitar pukul 02.00 waktu setempat saat Maduro dan istrinya, Cilia Flores, berada di kediaman resmi mereka. Pasukan elite Delta Force dilaporkan masuk ke rumah tersebut dan menyeret keduanya keluar dari kamar tidur.
Trump menyebut lokasi persembunyian Maduro sebagai rumah dengan pengamanan sangat ketat. Ia mengungkapkan bahwa rencana penangkapan sebenarnya telah disiapkan lebih awal, namun baru dieksekusi setelah kondisi cuaca dinilai memungkinkan.
Usai ditangkap, Maduro dibawa menggunakan helikopter menuju kapal perang AS USS Iwo Jima. Dari sana, ia diterbangkan ke New York dan kemudian dipindahkan ke pusat tahanan di Brooklyn. Setibanya di Manhattan, Maduro dijadwalkan menghadapi proses hukum di pengadilan federal dengan tuduhan narkoterorisme.
“AS berhasil melakukan serangan skala besar terhadap Venezuela dan pemimpinnya, Presiden Nicolas Maduro, yang ditangkap bersama istrinya dan diterbangkan keluar dari negara itu,” tulis Trump melalui Truth Social.
Diketahui akar konflik antara Trump dan Maduro bermula sejak 2018, ketika Trump masih menjabat pada periode pertamanya. Saat itu, sejumlah laporan media AS mengungkap bahwa Trump sempat mempertimbangkan opsi serangan militer terhadap Venezuela.
Isu tersebut memicu kekhawatiran di Caracas dan mendorong Maduro meningkatkan kesiapsiagaan angkatan bersenjata. Maduro menilai wacana invasi itu bukan sekadar ancaman politik, melainkan upaya AS untuk menguasai kekayaan minyak Venezuela.
Trump sejak awal juga menolak mengakui kemenangan Maduro dalam pemilihan presiden Venezuela 2018. Sikap serupa kembali ditunjukkan setelah Maduro kembali memenangkan pemilu berikutnya, yang oleh Washington dinilai sarat kecurangan.
Dilansir dari The Guardian, para pengkritik memandang Maduro sebagai pemimpin otoriter yang korup, tidak kompeten, dan kerap menggunakan kekerasan untuk mempertahankan kekuasaan. Meski demikian, pada periode pertama, para penasihat Trump sempat menahan langkah militer langsung karena khawatir akan memicu instabilitas regional.
Ketegangan kembali meningkat tajam pada 2025. Pada Agustus, Amerika Serikat mengerahkan kapal-kapal perang ke perairan dekat Venezuela. Sebulan kemudian, jet tempur siluman F-35, helikopter, dan pesawat Osprey ditempatkan di Puerto Rico, wilayah AS yang berada relatif dekat dengan Venezuela.
Pada periode yang sama, militer AS juga melakukan operasi terhadap kapal berbendera Venezuela yang menewaskan 11 orang. Washington menyebut operasi itu bagian dari perang melawan kartel narkoba, namun pemerintah Venezuela membantah dan menegaskan para korban bukan anggota jaringan narkotika.
Tekanan terhadap Maduro semakin terbuka ketika Trump mengumumkan hadiah sebesar 50 juta dolar AS bagi siapa pun yang dapat menangkapnya.
Pemerintah AS menuduh Maduro memimpin jaringan narkoba Cartel de los Soles, yang telah ditetapkan sebagai organisasi teroris khusus. Kartel tersebut diklaim memiliki keterkaitan dengan kelompok kriminal internasional seperti Tren de Aragua dan kartel Sinaloa.
Meski dikemas sebagai operasi pemberantasan narkoba, sejumlah laporan media AS mengungkap bahwa tujuan sebenarnya adalah menjatuhkan rezim Maduro.
Pejabat Gedung Putih disebut mengakui bahwa operasi anti-narkoba dijadikan pintu masuk untuk perubahan pemerintahan di Venezuela. Langkah ini juga dinilai sebagai bagian dari upaya Trump menegaskan pengaruh AS di Amerika Latin serta membendung dukungan Rusia dan China terhadap Caracas.
Di kawasan regional, langkah AS menuai kritik. Sejumlah negara Amerika Latin menilai tindakan tersebut sarat kepentingan ekonomi, terutama terkait sumber daya energi. Venezuela diketahui memiliki cadangan minyak terbesar di dunia.
Berdasrkan data Administrasi Informasi Energi AS mencatat cadangan minyak negara itu mencapai sekitar 303 miliar barel, atau sekitar 17 persen dari total cadangan global, menjadikannya aset strategis yang terus menjadi sorotan kekuatan besar dunia.(*)
