Sidoarjo, LiniIndonesia – Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mulai mengakselerasi pengembangan wisata Mangrove di wilayah pesisir Kecamatan Sedati.
Proyek yang dirancang membentang sepanjang 33 kilometer ini diawali dengan fokus pembangunan akses jalan strategis sepanjang 2,5 kilometer di Desa Tambak Cemandi dan Desa Gisik Cemandi. Aksesibilitas dinilai menjadi faktor penentu keberhasilan kawasan konservasi sekaligus destinasi wisata baru tersebut.
Bupati Sidoarjo Subandi menegaskan, pembangunan infrastruktur jalan menjadi kebutuhan mendesak agar pengembangan wisata Mangrove tidak berhenti pada konsep semata. Menurutnya, tanpa dukungan akses yang memadai, potensi ekonomi dan lingkungan di kawasan Timur Sidoarjo tidak akan optimal dirasakan masyarakat.
“Rencana kami nanti ada wisata mangrove di wilayah Timur, jadi yang kita butuhkan hanya sekitar 20 kali 120 meter lahan milik TNI AL untuk akses jalan,” ujar Subandi saat berkoordinasi dengan Komando Daerah Angkatan Laut (Kodaeral) V Surabaya.
Namun demikian, rencana pemanfaatan lahan negara ini menuntut koordinasi lintas instansi yang ketat. Subandi menyadari bahwa aspek regulasi, keamanan wilayah, serta keberlanjutan lingkungan harus menjadi perhatian utama agar pembangunan tidak menimbulkan persoalan hukum maupun sosial di kemudian hari.
Dukungan terhadap rencana tersebut datang dari TNI Angkatan Laut. Dankodaeral V Surabaya Laksda TNI Ali Triswanto menyatakan pihaknya terbuka terhadap kerja sama, namun tetap menekankan perlunya pembahasan teknis lebih lanjut sesuai mekanisme yang berlaku di internal TNI AL.
“Untuk rencana jangka panjang pengembangan Mangrove ini, tentu dapat dibicarakan kembali melalui Asisten Logistik,” jelas Ali Triswanto.
Dari sisi teknis pembangunan, Kepala Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang (Perkim CKTR) Sidoarjo, M. Bachruni Aryawan, menyebut kawasan Mangrove yang akan ditata mencakup wilayah pesisir hingga Selatan Sidoarjo dengan total bentang mencapai 33 kilometer. Ia menekankan pentingnya keseimbangan antara pembangunan infrastruktur dan perlindungan ekosistem pesisir.
“Penataan kawasan ini harus komprehensif. Kami ingin menciptakan destinasi wisata unggulan tanpa mengorbankan fungsi ekologis Mangrove,” katanya.
Meski demikian, tantangan ke depan tidak ringan. Selain persoalan akses lahan, Pemkab Sidoarjo dituntut memastikan proyek ini benar-benar berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir, bukan sekadar menjadi proyek infrastruktur. Kejelasan tahapan pembangunan, pendanaan, serta pelibatan warga lokal akan menjadi indikator utama keberhasilan wisata Mangrove Sidoarjo.
