‎Bukber Bollywood Berbalut Rakor, Sekda Bantah Gunakan APBD

‎Sidoarjo, Lini indonesia – Acara buka puasa bersama (bukber) pejabat Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang dikemas dengan konsep tema Bollywood menuai sorotan publik. Acara yang digelar di Mahabarata Palace, Graha Unesa Surabaya pada awal Maret itu viral di media sosial setelah sejumlah foto dan video memperlihatkan dekorasi glamor serta beberapa pejabat mengenakan busana khas India.
‎
‎Kontroversi muncul karena acara tersebut berlangsung di tengah keluhan masyarakat terkait kondisi sejumlah ruas jalan rusak di Sidoarjo, bahkan salah satunya sempat memicu kecelakaan lalu lintas yang menelan korban jiwa.
‎
‎Berdasarkan informasi yang beredar, kegiatan tersebut diundang secara resmi kepada pejabat internal melalui surat undangan berkop Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Dalam undangan itu, agenda kegiatan tertulis sebagai rapat koordinasi sekaligus buka puasa bersama jajaran perangkat daerah.
‎
‎Format kegiatan yang memadukan rapat koordinasi dengan konsep hiburan tematik itu kemudian memicu kritik warganet. Sebagian masyarakat mempertanyakan sensitivitas pejabat daerah, mengingat pada saat yang sama banyak keluhan publik mengenai infrastruktur jalan yang rusak.
‎
‎Sorotan terhadap kondisi jalan semakin menguat setelah kecelakaan terjadi di Jalan Lingkar Timur Sidoarjo beberapa waktu lalu. Seorang pengendara motor dilaporkan meninggal dunia setelah diduga kehilangan kendali akibat kondisi jalan berlubang sebelum akhirnya terlindas kendaraan berat yang melintas.
‎
‎Peristiwa tersebut memicu kembali keluhan warga soal kondisi jalan rusak yang dinilai berbahaya bagi pengguna jalan.
‎
‎Menanggapi polemik bukber tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo Fenny Apridawati memberikan klarifikasi bahwa kegiatan itu tidak menggunakan anggaran pemerintah daerah.
‎
‎Menurutnya, acara tersebut merupakan kegiatan kebersamaan internal yang tidak dibiayai dari APBD Kabupaten Sidoarjo.
‎“Acara tersebut tidak menggunakan dana APBD,” ujarnya dalam penjelasan kepada media.
‎
‎Meski demikian, fakta bahwa undangan kegiatan menggunakan kop surat resmi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan agenda rapat koordinasi membuat sebagian pihak menilai kegiatan tersebut tetap melekat dengan institusi pemerintah.
‎
‎Pengamat tata kelola pemerintahan dari Lembaga Kajian Kebijakan Publik Nusantara, Dr. Arman Prasetyo, menilai polemik ini menjadi pengingat penting bagi pemerintah daerah untuk lebih sensitif terhadap persepsi publik.
‎
‎Menurutnya, pejabat publik harus mempertimbangkan konteks sosial yang sedang terjadi di masyarakat sebelum menggelar kegiatan yang berpotensi menimbulkan kesan glamor.
‎
‎“Dalam situasi ketika masyarakat sedang menyoroti persoalan pelayanan publik seperti jalan rusak, pejabat publik perlu lebih berhati-hati agar tidak menimbulkan persepsi kurang empati,” ujarnya.
‎
‎Di tengah berbagai kritik tersebut, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sebelumnya juga menyatakan akan mempercepat penanganan jalan rusak di sejumlah titik guna meningkatkan keselamatan pengguna jalan.
‎
‎Kasus ini pun menjadi perbincangan luas di masyarakat karena dinilai memperlihatkan kontras antara kegiatan seremonial pejabat dengan persoalan infrastruktur yang masih dirasakan warga.