Jakarta, Lini Indonesia – Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Pati resmi mencabut izin operasional sebuah pondok pesantren yang didirikan AS (51), tersangka kasus dugaan pemerkosaan terhadap santriwati. Dengan pencabutan tersebut, ponpes itu dipastikan tidak lagi diperbolehkan beroperasi dan ditutup secara permanen.
Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Pati, Ahmad Syaiku, menegaskan pihaknya tidak akan memberikan toleransi terhadap segala bentuk kekerasan seksual, khususnya yang melibatkan anak di lingkungan pendidikan pesantren.
“Pondok ini sudah tidak boleh lagi beroperasi, artinya ditutup permanen,” ujar Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pati, Ahmad Syaiku, dilansir detikJateng, Jumat (8/5/2026).
Menurutnya, kasus tersebut menjadi perhatian serius karena dinilai mencoreng citra pesantren sebagai tempat pembentukan karakter dan pendidikan moral bagi para santri.
Kemenag Kabupaten Pati juga mengajak masyarakat ikut mengawal proses hukum yang sedang berjalan hingga tuntas. Syaiku menyebut seluruh pihak merasa prihatin atas peristiwa tersebut karena bertentangan dengan nilai-nilai pendidikan yang seharusnya dijunjung tinggi di lingkungan pesantren.
Ia menjelaskan, sebelum pencabutan izin dilakukan, pihak Kemenag telah melakukan verifikasi langsung ke lokasi pada 4 Mei 2026. Hasil pemeriksaan itu kemudian menjadi dasar rekomendasi pencabutan izin operasional ponpes.
Sehari setelahnya, tepatnya pada 5 Mei 2026, izin resmi pondok pesantren tersebut dinyatakan dicabut oleh Kementerian Agama.
Meski ponpes ditutup, Kemenag memastikan keberlangsungan pendidikan para santri tetap menjadi perhatian. Tercatat ada 252 santri yang sebelumnya menempuh pendidikan di ponpes tersebut, mulai dari tingkat RA, MI, SMP, hingga MA.
Pihak Kemenag disebut tengah menyiapkan langkah penanganan dan pendampingan bagi para santri terdampak agar proses pendidikan mereka tetap dapat berjalan dengan baik di tempat lain.(*)
