Sidoarjo, Lini Indonesia – Penyerapan anggaran Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (PUBMSDA) Kabupaten Sidoarjo masih jauh dari target. Dari total anggaran Rp390 miliar lebih, realisasi belanja baru mencapai Rp71 miliar atau sekitar 18 persen Hingga akhir Agustus 2025.
Minimnya serapan ini mendapat sorotan dari pengamat pemerintahan Lembaga Kajian Kebijakan Publik (LK2P), Dr. Andi Prasetyo. Ia menilai capaian tersebut mencerminkan lemahnya perencanaan dan pelaksanaan program di sektor vital infrastruktur.
“Anggaran sebesar itu baru terserap 18 persen hingga Agustus, ini sangat mengkhawatirkan. Infrastruktur jalan dan sumber daya air adalah kebutuhan mendesak masyarakat. Rendahnya serapan mengindikasikan ada masalah dalam manajemen proyek,” ujar Andi, Selasa (23/9/2025).
Ia menambahkan, kondisi ini berpotensi membuat banyak pekerjaan menumpuk di akhir tahun anggaran. “Pola seperti ini kerap terjadi, program dikebut di ujung tahun. Risiko yang muncul adalah kualitas pekerjaan menurun karena terburu-buru,” jelasnya.
Andi mendorong Pemkab Sidoarjo melakukan evaluasi menyeluruh, khususnya dalam proses pengadaan barang dan jasa yang sering menjadi kendala utama.
“Jika akar masalahnya ada di mekanisme lelang, harus ada langkah terukur agar pembangunan tidak terhambat. Masyarakat sangat bergantung pada akses jalan yang baik dan pengelolaan air yang optimal,” tegasnya.
Menurut LK2P, transparansi realisasi anggaran juga perlu diperkuat agar publik bisa ikut mengawasi.
“Dengan anggaran hampir Rp400 miliar, masyarakat berhak tahu sejauh mana proyek infrastruktur benar-benar dijalankan, bukan sekadar angka di atas kertas,” pungkasnya.(Yoga)
