Kusumo memastikan bahwa DPRD tidak akan tinggal diam. Sesuai dengan fungsinya, Komisi B akan segera mengambil tindakan tegas.
“Kami akan segera memanggil Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, khususnya Badan Keuangan Daerah (BKD), untuk meminta rencana percepatan serapan anggaran yang konkrit dan terukur. Kami akan menagih komitmen mereka untuk menuntaskan program yang tertunda,” kata Kusumo.
“Jika terbukti bahwa hambatan anggaran ini disebabkan oleh faktor non-teknis atau adanya unsur politisasi, DPRD tidak akan ragu menggunakan instrumen pengawasan yang ada. Rakyat Sidoarjo butuh bukti kerja, bukan drama politik,” tutupnya, memberikan jaminan bahwa Fraksi PDI Perjuangan akan memprioritaskan kepentingan publik di atas segalanya.
GMNI Sidoarjo menyatakan akan terus memantau kinerja legislatif dan eksekutif hingga akhir tahun anggaran sebagai bentuk pengawasan dari masyarakat sipil. (Yoga)
