Jakarta, Lini Indonesia – Kedatangan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia di Bandara Domine Eduard Osok (DEO) Sorong, Papua Barat Daya, pada Sabtu pagi (7/6/2025), diwarnai aksi unjuk rasa dari kelompok aktivis lingkungan dan masyarakat adat Raja Ampat.
Massa melakukan demonstrasi sebagai bentuk protes terhadap aktivitas pertambangan nikel yang dinilai telah merusak ekosistem alam Raja Ampat yang selama ini dikenal sebagai salah satu kawasan konservasi laut terbaik di dunia.
Sekitar pukul 06.22 WIT, massa sudah berkumpul di area pintu kedatangan bandara sambil membentangkan spanduk dan membawa pamflet berisi tuntutan penghentian kegiatan tambang.
Seruan untuk mencabut seluruh izin tambang nikel di pulau-pulau Raja Ampat terus dikumandangkan. Massa menilai keberadaan perusahaan tambang tidak hanya mengancam lingkungan, tetapi juga hak hidup masyarakat adat yang bergantung pada alam.
Situasi sempat memanas ketika Bahlil dan rombongan memasuki ruang transit bandara tanpa menyapa massa. Meskipun seorang utusan dari pihak menteri sempat meminta perwakilan pengunjuk rasa untuk berdialog, suasana berubah tegang ketika diketahui bahwa Bahlil meninggalkan bandara melalui pintu belakang sekitar pukul 07.02 WIT. Tindakan itu memicu kekecewaan mendalam dari para pendemo yang berharap bisa menyampaikan aspirasi mereka secara langsung.
“Bahlil Lahadalia hari ini menipu rakyat Indonesia dan sembunyi dari massa lewat pintu belakang Bandara DEO Sorong,” ujar Uno Klawen, seorang pemuda adat Raja Ampat yang turut menjadi orator dalam aksi tersebut dikutip dari Detik.
Uno juga mengungkapkan bahwa terdapat empat perusahaan tambang nikel yang masih aktif di wilayah Raja Ampat, yaitu PT Gag Nikel, PT Kawei Sejahtera Mining, PT Anugerah Surya Pratama, dan PT Mulya Raymon Perkasa.
Menurutnya, pemerintah hanya berfokus pada satu perusahaan, yakni PT Gag Nikel, dan terkesan mengabaikan operasi tambang lainnya yang juga menyebabkan kerusakan ekologis.
Dalam orasinya, massa meminta pemerintah bertindak tegas dan adil terhadap seluruh perusahaan tambang, tanpa pandang bulu. Mereka juga menyerukan agar pembangunan tidak dijadikan alasan untuk merampas ruang hidup masyarakat adat dan merusak alam.
“Jangan tutup mata dengan kepentingan elite. Alam Raja Ampat bukan untuk diperjualbelikan atas nama investasi,” tegas Uno.
Aksi demonstrasi ini menjadi bentuk perlawanan masyarakat adat dan pegiat lingkungan yang menuntut keadilan ekologis serta perlindungan terhadap warisan alam Raja Ampat yang tak ternilai.(*)
