Jakarta, Lini Indonesia – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai kehilangan kesabaran kepada mantan Menteri Perhubungan periode 2019–2024, Budi Karya Sumadi (BKS). Setelah sempat absen dengan alasan ada agenda lain pada pekan lalu, KPK kini melayangkan ultimatum dan menjadwalkan ulang pemanggilan pekan depan.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menegaskan publik tinggal menunggu tanggal mainnya.
“Untuk sementara terkonfirmasi pemeriksaan rencana akan dilakukan di pekan depan, jadi kita masih tunggu untuk pemeriksaan tersebut,” kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (25/2/2026).
Penyidik tak main-main dalam memberikan imbauan agar BKS kooperatif. Maklum, keterangannya sangat krusial untuk membuat terang benderang dugaan rasuah di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kemenhub.
“Dan tentu KPK mengimbau agar setiap saksi yang diperiksa dalam penyidikan suatu perkara agar kooperatif dan datang,” tegas Budi.
Aroma tak sedap ini sebenarnya bukan barang baru. BKS dibidik sebagai saksi terkait dugaan korupsi DJKA wilayah Jawa Timur yang menyeret eks Direktur Prasarana, Harno Trimadi.
Namun, yang bikin geleng-geleng kepala adalah munculnya fakta persidangan soal hubungan BKS dengan bos PT Istana Putra Agung, Dion Renato Sugiarto.
Ketua KPK Setyo Budiyanto bahkan memberikan sinyal kuat bahwa keterkaitan itu sedang dipelototi.
“Semuanya ‘kan pasti nanti dilihat dari proses pemeriksaan, dari keterangan berita acara semuanya, gitu. Masih ada sambungan nggak?” cetus Setyo, Rabu (18/2/2026).
Salah satu sambungan yang paling menyengat adalah dugaan penyewaan helikopter untuk kunjungan kerja sang menteri yang dananya disebut-sebut bersumber dari pengusaha proyek rel kereta, termasuk Dion.
Dalam salinan putusan, Harno Trimadi terbukti menerima suap Rp3,2 miliar dari Dion, dan dengan gamblang menyebut uang tersebut ikut dinikmati BKS, salah satunya untuk urusan sewa helikopter tadi.
Jejak pemeriksaan BKS sendiri sudah dimulai sejak Juli 2023. Saat itu, ia diperiksa bersama Sekjen Kemenhub Novie Riyanto terkait mekanisme internal dan pengawasan proyek. Meski di depan kamera BKS sempat bergaya mendukung pemberantasan korupsi, sikapnya mendadak ciut saat diberondong pertanyaan soal aliran dana.
“Terima kasih kepada KPK yang telah konsisten. Upaya ini, insyaallah, kami dukung untuk menghilangkan korupsi di Indonesia,” ucap Budi kala itu.
Namun, begitu ditanya soal suap ke kantong pribadi, sang eks menteri langsung “ngibrit” meninggalkan lokasi menggunakan mobil Toyota Kijang Innova putih berpelat B 2513 BPD tanpa sepatah kata pun. (*)
