Jakarta, Lini Indonesia – Wacana mengenai calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka mulai mendapat tanggapan dari sejumlah partai politik. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memiliki pandangan berbeda terkait sosok yang dinilai layak mengisi posisi tersebut.
Dari PKS, Ketua DPP Mardani Ali Sera menilai Presiden Prabowo Subianto perlu mempertimbangkan kemampuan ekonomi sebagai salah satu kriteria utama dalam menentukan calon wakil presiden. Menurutnya, kondisi perekonomian nasional membutuhkan figur yang mampu menghadapi berbagai tantangan global.
“Menurut saya ini penting mengingat dinamika global yang turut menggerus perekonomian dalam negeri,” kata Mardani melalui keterangan resmi, Jumat (13/11/2026).
Mardani kemudian mencontohkan pengalaman pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bersama Wakil Presiden Boediono. Ia menilai Boediono merupakan sosok profesional dengan latar belakang akademisi sekaligus ekonom yang memiliki kapasitas dalam mengelola perekonomian negara.
Menurutnya, kombinasi kepemimpinan SBY dan Boediono pada periode kedua berhasil membawa pertumbuhan ekonomi Indonesia melampaui angka 6 persen.
“Di periode kedua Pak SBY, ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 6,22%. Di tahun 2011 pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup tinggi mencapai angka 6,49%. Hal ini terjadi saat Pak SBY didampingi Prof Boediono, profesional dan figur yang dipercaya pasar,” ucap Mardani.
Sementara itu, PKB justru membantah kabar yang menyebut partainya tengah mendorong Ketua Umum Muhaimin Iskandar atau Cak Imin untuk menjadi pengganti Gibran di kursi wakil presiden.
Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) PKB Muhammad Khozin menegaskan bahwa isu tersebut tidak pernah menjadi bagian dari pembahasan internal partainya.
“Sama sekali tidak terpikirkan soal cawapres pengganti Gibran,” ujar Khozin melalui keterangan resmi, Jumat (13/11/2026).
Khozin juga memastikan tidak ada komunikasi maupun diskusi di lingkungan PKB yang membahas kemungkinan pengajuan nama Cak Imin untuk posisi tersebut.
“Tidak ada sama sekali perbincangan soal posisi wapres. Kami lebih tertarik membahas akhiri polemik soal ijazah ini agar pemerintahan ini lebih cepat dalam eksekusi program kerakyatan,” katanya.
Meski demikian, Khozin berharap proses penentuan wakil presiden pengganti Gibran dapat dilakukan dengan berpedoman pada aturan konstitusi. Ia secara khusus merujuk pada Pasal 8 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.
Sebelumnya, nama Cak Imin sempat masuk dalam daftar kandidat potensial pengganti Gibran yang disampaikan Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia. Dalam keterangannya, Doli mengungkapkan terdapat delapan nama dari sejumlah partai politik yang dinilai berpeluang menjadi calon wakil presiden.
Selain Cak Imin dari PKB, terdapat Puan Maharani yang berasal dari PDI Perjuangan. Sementara itu, Partai Golkar disebut memiliki nama Bahlil Lahadalia sebagai salah satu kandidat.
Dari Partai Gerindra, terdapat tiga figur yang masuk dalam daftar, yakni Sufmi Dasco Ahmad, Sugiono, dan Ahmad Muzani. Dua nama lainnya adalah Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan serta Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Namun, Demokrat belakangan telah memberikan klarifikasi bahwa partainya tidak berencana mengajukan nama untuk mengisi posisi calon wakil presiden tersebut.
Perbedaan respons PKS dan PKB ini menunjukkan bahwa pembicaraan mengenai bursa pengganti Gibran masih diwarnai beragam pandangan. PKS menyoroti pentingnya kapasitas ekonomi calon wakil presiden, sedangkan PKB menegaskan tidak memiliki agenda mengusulkan Cak Imin untuk posisi tersebut.(*)
