Jakarta, Lini Indonesia – Pemerintah masih menghadapi pekerjaan besar untuk memenuhi target penerimaan pajak tahun 2026. Hingga akhir Oktober, realisasi penerimaan pajak baru mencapai Rp 1.796,8 triliun. Artinya, masih terdapat kekurangan sebesar Rp 514 triliun yang harus dikejar dalam dua bulan terakhir tahun ini.
Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengungkapkan bahwa penerimaan pajak tersebut baru setara 76,2 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.
Sementara itu, pemerintah memproyeksikan penerimaan pajak hingga akhir tahun mencapai Rp 2.310,8 triliun. Angka tersebut setara sekitar 98 persen dari target APBN 2026 yang ditetapkan sebesar Rp 2.357,7 triliun.
Suahasil mengakui bahwa mengumpulkan penerimaan pajak dalam jumlah besar bukan pekerjaan sederhana. Namun, pemerintah tetap berupaya mengejar kekurangan tersebut agar kebutuhan pembiayaan belanja negara dapat terpenuhi.
“Bukan pekerjaan yang mudah mengumpulkan Rp 1.800 triliun dan masih ada Rp 514 triliun yang masih harus dikumpulkan oleh teman-teman pajak,” ujar Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTA, Jumat (13/11/2026).
Ia menjelaskan bahwa penerimaan pajak memiliki peran penting dalam menopang berbagai program dan pengeluaran pemerintah. Karena itu, masyarakat dan media diharapkan turut mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan penerimaan negara.
“Saya mohon dukungan dari seluruh masyarakat, seluruh media untuk kita bisa mengumpulkan penerimaan pajak karena itu akan digunakan untuk belanja negara juga,” jelasnya.
Di sisi lain, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah menyiapkan sejumlah langkah tambahan untuk mengejar target penerimaan dalam waktu yang tersisa.
Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan pihaknya akan melakukan upaya ekstra dengan mengoptimalkan penerimaan dari berbagai sektor ekonomi. Beberapa sektor yang menjadi perhatian antara lain perdagangan, industri pengolahan, jasa perusahaan, transportasi dan pergudangan, serta ekonomi digital.
Menurut Bimo, pengawasan juga akan diperkuat untuk memastikan seluruh pelaku usaha memenuhi kewajiban perpajakannya. DJP ingin menjaga kesetaraan perlakuan antara pelaku usaha digital dan sektor ekonomi konvensional.
“Kita akan terus pantau kewajiban perpajakannya, kepatuhan wajib pajaknya, sekaligus memastikan level of playing field dengan sektor-sektor ekonomi yang masih konvensional non digital,” ungkap Bimo.
Selain mengoptimalkan sektor-sektor potensial, DJP juga akan memperketat pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak. Langkah tersebut mencakup pemantauan pembayaran pajak secara berkala, penegakan hukum, pemeriksaan atau audit, hingga penyelidikan bukti permulaan dan penagihan.
DJP turut memperluas pemanfaatan data dari berbagai sumber untuk mengidentifikasi potensi penerimaan yang belum tergarap. Informasi dari lembaga pemerintah, pemerintah daerah, asosiasi, hingga berbagai institusi bisnis akan digunakan untuk memperkuat pengawasan.
Bimo menambahkan, data dari sektor keuangan, termasuk perbankan dan lembaga nonperbankan, juga akan dimanfaatkan untuk menguji kesesuaian informasi yang tercatat dalam sistem Coretax DJP.
“Data-data dari sektor keuangan, perbankan maupun non perbankan dan data-data dari pihak ketiga yang bisa kita gunakan untuk menguji data-data yang ada di Coretax kami, ini akan kami optimalkan terus selama dua bulan terakhir ini,” pungkasnya.
Dengan waktu yang semakin terbatas, pemerintah kini mengandalkan peningkatan kepatuhan wajib pajak, pengawasan lintas sektor, serta optimalisasi pemanfaatan data untuk mengejar kekurangan penerimaan sebesar Rp 514 triliun hingga akhir 2026.(*)
