Sidoarjo, Lini Indonesia- Anggota Komisi VII DPR RI dari Daerah Pemilihan Jawa Timur I, Bambang Haryo Soekartono (BHS), menyatakan komitmen penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) khususnya sektor tas koper di Sidoarjo perlu terus didorong, menyusul adanya sejumlah hambatan usaha yang masih dihadapi pelaku industri lokal.
“Sidoarjo adalah kota UMKM. Usaha koper di sini sangat populer dan punya kapasitas produksi yang mumpuni. Saya ingin tahu langsung permasalahan mereka, mulai dari hambatan produksi, pemodalan, hingga kepercayaan pasar,” ujar BHS, Senin (29/12/2025).
BHS juga menegaskan bahwa pemerintah pusat telah memperluas dukungan akses pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR). Ia menyebut plafon KUR kini naik menjadi Rp300 triliun, dengan target serapan 3 juta UMKM. Menurutnya, kebijakan ini harus benar-benar dipastikan sampai ke akar rumput.
“UMKM yang ingin naik kelas bisa mengajukan pinjaman Rp100 juta tanpa agunan. Perbankan tidak boleh mengambil agunan. Bunganya juga turun dari 6% menjadi 3%. Jika UMKM butuh pendampingan, saya siap membantu ke Bank Himbara,” tegasnya.
Selain pemodalan, BHS menyoroti pentingnya percepatan sertifikasi standar produk, termasuk SNI atau standar di bawah naungan Badan Standardisasi Nasional (BSN) agar kepercayaan konsumen meningkat.
“Kalau sudah tersertifikasi di bawah BSN, kepercayaan publik akan lebih kuat. Ini bagian penting dari ekosistem UMKM naik kelas yang harus dikawal DPR,” tambah BHS.
BHS menutup pernyataannya dengan menekankan pentingnya penyerapan pasar lokal untuk produk Sidoarjo, terutama pada segmen travel haji dan umrah yang dinilai sangat besar di kawasan Sidoarjo Raya dan Surabaya Raya.
“Potensi pasar di Sidoarjo, Surabaya, dan Gresik adalah pusat industri dengan sekitar 2.000 industri besar. Ini harus dimanfaatkan UMKM koper lokal. DPR akan terus mendorong pembelian produk UMKM daerah melalui koordinasi dengan pemerintah,” kata BHS.
Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro memastikan dukungan terhadap pelaku UMKM terus berjalan melalui berbagai fasilitas legalitas dan permodalan daerah.
Sekretaris Dinas Koperasi dan UMKM Sidoarjo, Rully Rohmawati, menegaskan bahwa pemerintah daerah telah memiliki program turunan untuk mempercepat penguatan UMKM sesuai arahan pimpinan daerah.
“Melalui program UMKM Naik Kelas, kami memfasilitasi pelaku usaha dalam hal legalitas, pendaftaran merek, dan pengembangan usaha. Itu menjadi fokus utama kami agar UMKM bisa berkembang,” kata Rully Rohmawati.
Ia juga menambahkan bahwa Pemkab Sidoarjo memiliki program kredit daerah bernama “Kurda Sayang”, yang dijalankan bersama BPR Delta Arta serta dukungan skema kredit Kurda Sayang, sebagai pelengkap KUR nasional.
“Dinas Koperasi juga bersinergi dengan BPR Delta Arta melalui Kurda Sayang untuk mendukung pemodalan UMKM. Selain itu, Pemkab Sidoarjo juga bekerja sama dengan BPR Delta Arta menyediakan pembiayaan bagi UMKM yang sedang tumbuh,” jelasnya.
Lebih lanjut, Rully menegaskan bahwa pembiayaan daerah ini berjalan beriringan dengan kebijakan pusat, sehingga pelaku UMKM memiliki lebih banyak opsi pendanaan dan pendampingan usaha.
DPR RI Perkuat Ekosistem UMKM Koper di Tanggulangin
