‎Klaim Sepihak Subandi Dibantah Sejumlah Pimpinan PAC

PKB Sidoarjo, Foto: Ilustrasi




‎Sidoarjo,Lini Indonesia – Klaim Bupati Sidoarjo Subandi yang menyebut mendapat dukungan dari kiai serta pengurus tingkat kecamatan (PAC) untuk kembali maju sebagai Ketua DPC PKB Sidoarjo, menuai penolakan dari internal partai.

Ketua DPAC PKB Balongbendo, Sony Widato, secara tegas membantah adanya dukungan tersebut. Ia memastikan, hingga saat ini tidak ada satu pun pengurus DPAC yang mengusulkan nama Subandi untuk kembali memimpin DPC PKB Sidoarjo.

‎“Tidak benar ada dukungan dari pengurus DPAC. Setelah kami lakukan konfirmasi, tidak ada satu pun pengurus DPAC yang mengusulkan beliau untuk kembali memimpin DPC PKB Sidoarjo,” ujar Sony, Jum’at 20 Maret 2026.

Sony juga menyoroti sejumlah pernyataan dan sikap Subandi yang dinilai tidak sejalan dengan kondisi di lapangan. Ia menyebut, klaim keberhasilan dalam membesarkan partai justru berbanding terbalik dengan fakta penurunan jumlah kursi.

“Mulai dari klaim membesarkan partai, padahal justru terjadi penurunan jumlah kursi. Kemudian sikap yang kami anggap mengkhianati dan menghina partai serta pimpinan yang telah membesarkannya,” tegasnya.

Selain itu, Sony turut mengkritisi inkonsistensi pernyataan Subandi terkait rencana peneguran kepada Sekretaris Daerah atas acara buka bersama yang disebut “ala Bollywood”. Menurutnya, Subandi justru diketahui hadir dalam kegiatan tersebut.

“Pernyataan itu tidak konsisten, karena yang bersangkutan juga hadir dalam acara tersebut,” imbuhnya.

Lebih jauh, Sony menegaskan bahwa jajaran DPAC PKB tidak menginginkan figur yang dinilai telah mencederai kepercayaan partai untuk kembali memimpin.

“Kami para pimpinan DPAC sangat yakin tidak akan ada DPAC yang mengharapkan sosok yang dianggap mengkhianati partai untuk kembali memimpin. DPAC saja tidak mungkin, apalagi para kiai,” ujarnya.

Menjelang pelaksanaan musyawarah cabang (muscab), DPAC PKB Balongbendo juga mendorong transparansi pengelolaan keuangan partai. Pihaknya berencana meminta dokumen Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) bantuan politik (banpol) periode 2021–2024 sebagai bahan evaluasi.

“Kami akan meminta dokumen LPJ banpol 2021–2024 untuk kami pelajari terlebih dahulu sebelum muscab bulan depan,” kata Sony.(*)

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *