Jakarta, Lini Indonesia – Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Dolfie O.F.P., mengkritik defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2025 di era Presiden terpilih Prabowo Subianto, yang dirancang berada di kisaran 2,45%-2,82% dari PDB atau lebih dari Rp600 triliun.
Menurut Dolfie, rentang defisit ini cukup tinggi dengan ruang belanja sebesar Rp3.500 triliun, dan mencatat bahwa ini merupakan defisit tertinggi dalam sejarah transisi pemerintahan Indonesia.
“Defisit transisi ini yang paling tinggi dari proses transisi yang pernah ada. Jadi seharusnya lebih rendah defisitnya,” ujarnya dalam rapat kerja Banggar DPR RI bersama Pemerintah, Selasa (4/6/2024).
Berdasarkan aturan perundang-undangan, APBN pemerintahan mendatang dirancang dan ditetapkan oleh pemerintahan saat ini bersama dengan DPR.
Dolfie menekankan bahwa dengan defisit dan anggaran belanja yang tinggi, hal ini dapat mempersempit ruang belanja pemerintahan baru.
Namun, ada juga kemungkinan pemerintahan baru akan mengajukan APBN Perubahan (APBNP) untuk menyesuaikan anggaran dengan visi misi presiden terpilih.
“Presiden [Prabowo Subianto] belum bekerja, anggarannya sudah dirancang defisit, lebih dari Rp600 triliun. Ini untuk membiayai program siapa? Nah inilah, karena ini anggaran transisi, cara berpikir kita juga transisi,” jelasnya.
Oleh karena itu, Dolfie menyarankan agar penyusunan RAPBN di dalam panitia kerja antara DPR dan Pemerintah lebih diperjelas, terutama agar rancangan tersebut dapat menyediakan ruang belanja yang lebih luas bagi pemerintahan mendatang. (*).
