Jakarta, Lini Indonesia – Lahan yang baru saja terbakar akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Barat disebut sudah disiapkan untuk menjadi area perkebunan sawit. Temuan tersebut membuat Presiden Prabowo Subianto meminta agar dugaan kesengajaan di balik pembakaran itu ditelusuri lebih lanjut.
Kepala BNPB Suharyanto mengungkapkan temuan tersebut saat menyampaikan laporan penanganan karhutla dalam rapat terbatas (ratas) di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (7/9/2026). Rapat digelar secara hybrid dan diikuti sejumlah anggota kabinet serta kepala daerah.
Menurut Suharyanto, indikasi pembakaran secara sengaja tidak hanya ditemukan di satu wilayah. Di Jambi, misalnya, aparat menangkap pelaku yang diduga membakar hutan setelah mendapat bayaran Rp 500 ribu.
Dugaan serupa juga ditemukan di Kalimantan. Suharyanto mengatakan, terdapat lokasi di Kalimantan Barat yang baru saja terbakar, namun di area tersebut telah terlihat persiapan untuk penanaman pohon sawit.
“Kemudian, di Kalimantan Barat terlihat di gambar lokasi yang baru saja kebakar, belum selesai kebakarannya di tempat lain, lokasi itu sudah berubah jadi rencana penanaman pohon, pohon sawit,” ujar Suharyanto.
Laporan tersebut kemudian mendapat perhatian dari Prabowo. Presiden mempertanyakan apakah perubahan lahan bekas kebakaran menjadi perkebunan dalam waktu singkat merupakan bagian dari pembakaran yang memang disengaja.
“Saya tertarik juga habis kebakaran langsung jadi lahan perkebunan dalam waktu yang sangat singkat jadi ini benar-benar kesengajaan apakah ini rakyat atau korporasi, tolong diselidiki terus,” kata Prabowo.
Prabowo meminta aparat tidak berhenti pada penanganan pelaku pembakaran di lapangan. Ia ingin dugaan keterlibatan pihak yang memanfaatkan lahan bekas karhutla juga ditelusuri, termasuk kemungkinan keterlibatan korporasi.
Dalam rapat tersebut, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melaporkan telah ada 200 laporan polisi (LP) terkait kasus karhutla yang diproses. Dari penanganan tersebut, sebanyak 138 tersangka telah diamankan.
Sigit merinci, 119 orang diduga melakukan pembakaran secara sengaja, sementara 18 lainnya terkait kelalaian. Selain itu, terdapat delapan korporasi yang sedang diproses. Polisi juga masih mendalami dugaan keterlibatan 18 perusahaan lainnya.
“Apakah mereka melakukan pidana, kalau memang nanti mereka melakukan pidana, maka kami akan proses, jadi angka ini akan terus bergerak, bertambah disesuaikan dengan tim yang terus bergerak di lapangan,” ujar Sigit.
Selain proses hukum, sebanyak 42 perusahaan saat ini telah dikenai sanksi administratif berupa pembekuan atau pencabutan izin. Prabowo meminta seluruh informasi mengenai korporasi yang diduga terlibat segera disampaikan kepadanya.
Prabowo bahkan membuka kemungkinan pencabutan izin hingga hak guna usaha (HGU) perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran. Ia meminta Menteri Kehutanan, Kementerian ATR, dan Satgas PKH turut melakukan penilaian terhadap perusahaan-perusahaan tersebut.
“Dan saya minta segera nama-nama korporasi itu sampai ke saya, 8 maupun yang 18 dan nanti akan saya minta mungkin Menteri Kehutanan, ATR dan juga Satgas PKH untuk menilai kalau perlu kita segera cabut semuanya semua izin-izinya kita cabut, HGU-nya, dan sebagainya, ini sudah kelewatan, saya ingin tahu benar-benar korporasi itu milik siapa,” tegas Prabowo dikutip detik.(*)
