Jakarta, Lini Indonesia – Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) telah mengalokasikan dana sebesar Rp 610,12 triliun untuk mendukung aksi perubahan iklim selama periode 2016 hingga 2023.
Informasi ini disampaikan oleh Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral BKF, Boby Wahyu Hernawan, dalam Executive Forum Kesiapan Dana Swasta Indonesia Dalam Pembiayaan Iklim di Jakarta, Jumat (25/4/2025).
Boby mengungkapkan, rata-rata realisasi pendanaan APBN untuk agenda iklim mencapai Rp 76,3 triliun per tahun, atau sekitar 3,2 persen dari total APBN.
“Secara akumulatif, alokasi tersebut baru memenuhi sekitar 12,3 persen dari total kebutuhan pembiayaan iklim Indonesia hingga 2030,” jelasnya, dikutip dari Antara.
Lebih lanjut, Boby menyoroti bahwa berdasarkan studi Bank Dunia, upaya transisi energi dapat memberikan tambahan pertumbuhan ekonomi sebesar 1 hingga 1,5 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional setiap tahunnya hingga 2030. Pertumbuhan ini dapat dicapai melalui investasi, pengembangan sektor industri baru, serta penciptaan lapangan kerja di bidang energi terbarukan.
“Investasi global dalam sektor manufaktur energi bersih juga tengah meningkat pesat, didorong oleh kebijakan industri yang mendukung dan melonjaknya permintaan pasar,” ujarnya.
