Sidoarjo, Liniindonesia.com – Ironi kinerja pemerintahan di Kabupaten Sidoarjo memicu reaksi keras dari kalangan mahasiswa. Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Sidoarjo mendatangi Fraksi PDI Perjuangan di DPRD setempat hari ini, menuntut kejelasan atas ancaman Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) triliunan rupiah yang berpotensi merusak capaian penanggulangan kemiskinan.
Rombongan mahasiswa diterima langsung oleh Kusumo Adi Nugroho, Wakil Ketua Komisi B Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sidoarjo, yang membidangi urusan ekonomi dan keuangan daerah.
Sekretaris GMNI Sidoarjo, Brilliant Gracio. memimpin audiensi tersebut dengan menyoroti kontradiksi tajam antara data BPS dan realitas penyerapan anggaran. Ia mengingatkan bahwa Kabupaten Sidoarjo baru saja mencatatkan prestasi positif, yaitu penurunan jumlah penduduk miskin sebanyak 1,72 Ribu Jiwa dalam setahun terakhir.
”Namun, prestasi ini terancam sia-sia karena birokrasi macet. Realisasi APBD 2025 baru mencapai 43,16% per awal Oktober, membuka potensi SILPA membengkak hingga Rp1,31 triliun,” tegas Brilliant Gracio. Ia melanjutkan, “Kami mempertanyakan, bagaimana mungkin pemerintah daerah membiarkan Rp1,31 triliun mengendap di kas daerah, padahal dana itu bisa digunakan untuk membantu ribuan masyarakat yang baru saja keluar dari jurang kemiskinan?” Ucapnya. Kamis, 09/10/12
Menurut GMNI Sidoarjo, kemacetan ini tidak lain disebabkan oleh ketegangan politik di antara pimpinan daerah. Mereka mendesak Fraksi PDI Perjuangan agar tidak membiarkan konflik elite mengorbankan kepentingan rakyat miskin.
Menanggapi tuntutan mahasiswa, Kusumo Adi Nugroho menegaskan bahwa Fraksi PDI Perjuangan menyepakati kekhawatiran GMNI dan memandang SILPA yang besar sebagai ancaman serius, khususnya dari perspektif Komisi B.
“Kami, sebagai Komisi yang fokus pada keuangan dan investasi, melihat angka Rp1,31 triliun ini bukan sekadar saldo, tapi adalah modal kerja yang hilang. Dana ini seharusnya berputar untuk memacu pembangunan infrastruktur ekonomi, memberikan stimulus kepada UMKM, dan menciptakan lapangan kerja—yang notabene merupakan instrumen paling efektif untuk menjaga agar 1,72 Ribu jiwa yang sudah terangkat dari kemiskinan tidak jatuh kembali,” jelas Kusumo.
Ia menegaskan bahwa PDI Perjuangan berprinsip bahwa kesejahteraan rakyat adalah hukum tertinggi, dan tidak ada dinamika politik internal yang boleh mengganggu Tupoksi birokrasi dalam melayani publik.
“Kami mengapresiasi penurunan angka kemiskinan yang dicapai Sidoarjo. Justru karena itulah, kami tidak akan membiarkan capaian ini rusak karena program ekonomi gagal terealisasi di penghujung tahun,” tegas Wakil Ketua Komisi B tersebut.
Komitmen Pengawasan DPRD
