Jakarta, Lini Indonesia – Ratusan mahasiswa yang berasal dari Universitas Sumatera Utara (USU) menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Sumatera Utara, Senin (15/6/2026).
Dalam aksi tersebut, para mahasiswa menyampaikan berbagai tuntutan kepada pemerintah, mulai dari evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG), keterbukaan penggunaan anggaran negara, hingga penyediaan lapangan pekerjaan yang lebih luas bagi masyarakat.
Sejak tiba di lokasi, massa aksi membawa sejumlah spanduk dan poster berisi kritik serta aspirasi terkait kebijakan pemerintah. Kehadiran mereka mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian yang telah bersiaga di sekitar gedung DPRD Sumut.
Menariknya, aparat sempat memasang spanduk bertuliskan “Selamat Datang Pejuang Aspirasi” sebagai bentuk penyambutan terhadap peserta aksi. Namun, di tengah jalannya demonstrasi, spanduk tersebut kemudian diambil oleh para mahasiswa.
Dalam kesempatan itu, mahasiswa berupaya untuk bertemu langsung dengan anggota DPRD Sumut guna menyampaikan aspirasi dan tuntutan mereka. Akan tetapi, hingga aksi berlangsung, belum ada perwakilan legislatif yang menemui massa demonstran.
Melalui orasi yang disampaikan secara bergantian, para mahasiswa mempertanyakan mengapa mereka justru berhadapan dengan aparat keamanan, bukan dengan wakil rakyat yang menjadi tujuan utama penyampaian aspirasi.
Mereka menegaskan bahwa kedatangan ke gedung DPRD bertujuan untuk berdialog dengan anggota dewan terkait berbagai persoalan yang dianggap meresahkan masyarakat.
“Kami datang untuk menyampaikan aspirasi kepada wakil rakyat yang berada di dalam gedung, bukan kepada aparat keamanan,” ujar salah seorang orator di hadapan peserta aksi.
Situasi sempat memanas ketika sejumlah mahasiswa berusaha mendekati area pintu masuk gedung DPRD Sumut. Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, aparat kepolisian segera membentuk barikade guna menjaga keamanan di sekitar lokasi.
Di tengah aksi, massa juga meneriakkan berbagai yel-yel dukungan terhadap gerakan mahasiswa dan masyarakat. Mereka menyuarakan kritik terhadap sejumlah kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang dinilai perlu mendapat perhatian lebih lanjut.
Selain menyampaikan kritik, para mahasiswa turut membawa sembilan poin tuntutan yang mereka harapkan dapat menjadi perhatian pemerintah dan DPRD Sumut.
Tuntutan tersebut mencakup berbagai isu strategis, mulai dari evaluasi program pemerintah hingga upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja dan pengelolaan anggaran yang lebih transparan.
Berikut sembilan tuntutan yang diserukan:
1.Menuntut pemerintah menjaga harga BBM tetap stabil serta memastikan distribusi BBM subsidi tepat sasaran.
2.Mendesak efisiensi dan transparansi dalam pengalokasian APBN dan APBD dengan memprioritaskan program-program yang dianggap mendesak bagi masyarakat.
3.Menolak segala bentuk dwifungsi Polri serta menuntut peningkatan transparansi dan akuntabilitas di tubuh kepolisian.
4.Mendesak pemerintah menghentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan menggantinya dengan program pemenuhan gizi yang dinilai lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran.
5.Menuntut pemerintah mengembalikan sektor pendidikan sebagai prioritas utama pembangunan nasional.
6.Mendesak pemerintah dan DPR segera mengesahkan RUU Masyarakat Adat.
- Menuntut pertanggungjawaban pemerintah terkait penanganan bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat serta meminta penindakan tegas terhadap praktik pertambangan ilegal.
8.Mendesak pemerintah daerah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kualitas pelayanan publik di sektor kelistrikan dan air bersih.
9.Menagih realisasi janji pemerintahan Prabowo-Gibran terkait pembukaan 19 juta lapangan pekerjaan. (*)
