Jakarta, Lini Indonesia – Kasus dugaan keracunan setelah menyantap menu Makan Bergizi Gratis (MBG) terjadi di Pondok Pesantren Manbaul Hikam, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Jumlah santri yang diduga mengalami keracunan dilaporkan mencapai lebih dari 500 orang.
Kasus tersebut menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Bupati Sidoarjo Subandi bahkan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kalitengah, Kecamatan Tanggulangin, yang diduga berkaitan dengan penyediaan menu MBG untuk para santri.
Dari hasil peninjauan tersebut, Subandi mengungkap adanya persoalan lain dalam pelaksanaan program MBG di wilayahnya.
Menurut Subandi, saat ini terdapat sekitar 170 SPPG yang beroperasi di Kabupaten Sidoarjo. Namun, sebanyak 31 SPPG di antaranya disebut belum mengantongi izin.
“Total berdiri BGN yang ada di Sidoarjo 170. Yang masih belum ada izin, 31,” ujar Subandi, seperti dilansir detikJatim, Rabu (2/9/2026).
Temuan tersebut membuat Pemkab Sidoarjo meminta adanya pengawasan yang lebih ketat terhadap operasional SPPG. Subandi menyebut pihaknya telah menyampaikan persoalan tersebut kepada Badan Gizi Nasional (BGN) di tingkat pusat.
Ia berharap pengawasan terhadap dapur penyedia makanan MBG dapat diperkuat agar kejadian serupa tidak kembali terjadi.
Mengenai SPPG Kalitengah yang diduga berkaitan dengan kasus keracunan di Pondok Pesantren Manbaul Hikam, Subandi mengatakan pihaknya menyerahkan tindak lanjut kepada BGN.
Hal itu karena kewenangan terkait pengelolaan dan pengawasan SPPG berada di bawah Badan Gizi Nasional.
Di sisi lain, Wakil Koordinator BGN Regional Jawa Timur Teguh Bayu Wibowo memastikan pihaknya akan berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk menindaklanjuti persoalan tersebut.
Teguh juga menyebut Pemkab Sidoarjo siap membantu proses pemenuhan persyaratan administrasi, termasuk Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
“Kami akan koordinasi pasti dengan Forkopimda Sidoarjo. Alhamdulillah Forkopimda Sidoarjo sangat luar biasa tanggapnya, responsnya dengan kami, kami dibantu terus,” ujar Teguh.
Ia menambahkan, persoalan SPPG yang belum memiliki SLHS akan menjadi perhatian dan proses pemenuhannya akan dipercepat dengan dukungan Pemkab Sidoarjo.
Kasus dugaan keracunan yang menimpa ratusan santri tersebut kini menjadi sorotan dalam pelaksanaan program MBG di Sidoarjo. Pemeriksaan dan koordinasi antara pemerintah daerah dengan BGN diperlukan untuk memastikan penyebab kejadian sekaligus mengevaluasi standar keamanan makanan yang diberikan kepada penerima manfaat.(*)
