Jakarta, Lini Indonesia – Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam berbagai Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) wilayah Jabodetabek menggelar aksi demonstrasi di kawasan Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan, pada Jumat (12/6/2026). Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan lima tuntutan yang ditujukan kepada pemerintah.
Awalnya, para mahasiswa berencana menjadikan kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, sebagai titik utama aksi. Namun, aparat kepolisian melakukan penyekatan dan tidak mengizinkan massa berkumpul di lokasi tersebut dengan alasan dapat mengganggu aktivitas masyarakat dan lalu lintas.
Sebelum tiba di lokasi aksi, sejumlah bus yang membawa peserta demonstrasi sempat diarahkan menuju area depan kompleks DPR RI. Meski demikian, mahasiswa tetap berupaya menuju Bundaran HI dengan melakukan long march.
Di tengah upaya pengamanan, terjadi dialog antara aparat dan perwakilan mahasiswa. Kepala Bagian Perencanaan (Kabag Ren) Polres Metro Jakarta Pusat, AKBP Adri Desas Furyanto, meminta massa untuk tidak memaksakan diri menuju Bundaran HI.
Ia menegaskan bahwa kawasan tersebut merupakan pusat aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat yang tidak boleh terganggu.
“Kalau memaksakan kehendak, silakan tabrak kami. Kalau kalian ke titik sini, tidak akan dihalangi,” jelasnya.
“Masalahnya aspirasi dan tuntutan kami enggak ke DPR saja,” balas perwakilan mahasiswa.
“Bundaran HI itu jantung jalannya masyarakat, jantungnya perekonomian, central of gravity-nya Indonesia,” jawab Adri.
Sementara itu, mahasiswa berpendapat bahwa aspirasi yang mereka bawa tidak hanya ditujukan kepada DPR, sehingga mereka ingin menyampaikan tuntutan di lokasi yang dianggap lebih strategis dan simbolis.
Aparat kepolisian terus melakukan penjagaan dan penyekatan guna mencegah konsentrasi massa berpindah ke Bundaran HI.
Dalam demonstrasi tersebut, mahasiswa yang mayoritas berasal dari BEM se-Universitas Indonesia menyoroti sejumlah persoalan nasional yang belakangan menjadi perhatian publik.
Isu yang diangkat antara lain kondisi nilai tukar rupiah, pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), hingga pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Adapun lima tuntutan yang disampaikan dalam aksi tersebut meliputi:
- Menghentikan pemborosan anggaran negara.
- Menurunkan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak.
- Menghentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta pembangunan Koperasi Desa Merah Putih.
- Menolak praktik militerisme dalam ranah sipil.
- Mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk mengakui kesalahan pemerintah dan tidak menghindari kritik yang berkembang di masyarakat.(*)
