Jakarta, Lini Indonesia – Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia, mengakui bahwa hingga kini belum ada investasi asing yang masuk ke proyek Ibu Kota Nusantara (IKN).
Menurutnya, proyek ini saat ini masih membutuhkan penanaman modal dari dalam negeri untuk menyelesaikan pembangunan tahap pertama, yakni Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).
“Dalam desain kita, investasi asing akan masuk setelah klaster pertama selesai di KIPP IKN,” ujar Bahlil dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta Pusat, Selasa (11/6/2024) dikutip dari CNN.
Ia menjelaskan bahwa infrastruktur di lingkaran I belum selesai 100 persen, sehingga investor asing belum bisa melakukan investasi di IKN saat ini. Namun, Bahlil menegaskan bahwa percepatan pembangunan sedang dilakukan.
Bahlil juga menolak anggapan bahwa pembangunan di ibu kota baru ini hanya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Ia menekankan bahwa proyek-proyek di IKN juga merupakan bagian dari investasi lokal, di luar APBN. Progres pembangunan sarana dan prasarana di IKN, seperti hotel, rumah sakit, dan gedung-gedung dasar lainnya, sudah hampir rampung, berdasarkan kunjungannya ke sana pekan lalu.
Namun, Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Harris Turino, mempertanyakan optimisme Bahlil dalam beberapa rapat terakhir mengenai masuknya investasi asing ke IKN.
Harris menyoroti bahwa sampai sekarang belum ada investasi asing yang masuk. Menurutnya, investasi dari luar negeri baru akan datang jika investor dipaksa atau diancam.
“Kalau investasi dasar belum selesai, maka investor swasta, apalagi asing, akan sulit sekali menaruh dananya, kecuali dipaksa,” ujar Harris.
Ia mempertanyakan apakah cara memaksa tersebut efektif untuk menarik investasi ke IKN dan bagaimana janji Bahlil mengenai masuknya investasi asing dalam jumlah besar akan terwujud.(NA)
