Surabaya, liniindonesia.com – Debat publik perdana dalam Pilwali Surabaya 2020 berlangsung cukup menarik dengan menghadirkan cukup banyak gagasan, kritikan, dan argument dari masing-masing pasangan calon. Paslon nomor urut 02 Machfud-Mujiaman, aktif melemparkan kritik terhadap kinerja Pemerintah Kota Surabaya dan menawarkan solusi untuk mengatasi permasalahan ketika mereka terpilih menjadi Wali Kota Surabaya kedepannya.
Saat ini, terdapat 16.023 kumulatif terkonfirmasi Covid-19 di Surabaya, 89 konfirmasi dalam perawatan. 14.763 konfirmasi sembuh, dan yang meninggal dunia 1.171. Kondisi ini masih belum menemukan titik temu yang jelas terkait kapan berakhirnya pandemi di Surabaya. Permasalahan tersebut bukan hanya berada pada level penanganan kesehatan saja, namun juga menyentuh pada akar komunitas masyarakat Surabaya.
Menurut, Machfud-Mujiaman penanganan kasus Covid-19 di Surabaya kurang optimal. Masih terdapat permasalahan penanganan pada level RT dan RW. Machfud juga mengeluhkan tidak adanya bantuan yang diterima RW untuk mengatasi kasus-kasus Covid-19 yang terus meningkat.
“Saya juga ragu terkait kerja samanya. Termasuk dengan warga RT dan RW yang ada di kampung-kampung yang ikut terlibat. Sangat khawatir, bulan Maret kejadian sampai Oktober, tidak dapat bantuan apa-apa” ungkap Machfud (4/11/20)
Tidak adanya bantuan pada tingakt RT dan RW menjadi kendala yang cukup serius. Menurut Machfud, banyak keluah yang disampaikan oleh RT dan RW karena mereka harus mengeluarkan pengeluaran mandiri untuk mengurus warganya yang terkena Covid-19.
“Keluhan para RT dilapangan, fakta yang kita temukan bahkan tekor-tekor, RW pun tekor 30 Juta ngurusin Covid. Kemudian Swab Test yang ada di Gayungan, mungkin sekarang tidak ada lagi.” tegas Machfud.
Sebagai penutup, rencana kedepan dari Machfud-Mujiaman yaitu berfokus pada recovery ekonomi dengan memberikan bantuan langsung tunai bagi warga yang belum mendapatkan program regional ataupun nasional.
“kami juga akan focus dalam recovery ekonomi menghadapi Covid-19. Memastikan memberikan BLT satu juta rupiah perkeluarga bagi warga yang belum tersentuh program regional maupun program nasional.” jelasnya (ABS)
