Jakarta, liniindonesia.com – Memasuki bulan Desember menandakan penyelenggaraan pilkada serentak akan segera dilaksanakan ditengah-tengah pandemi ini, dimana dijadwalkan pada 9 Desember 2020 mendatang. Oleh karena itu, Ombudsman RI mengadakan konferensi pers dengan tujuan menyampaikan hasil investigasi persiapan kelengkapan APD protokol kesehatan pelaksanaan Pilkada Kabupaten/Kota tahun 2020 pada rabu (2/12/2020) siang.
Dalam konferensi tersebut tercatat jumlah keseluruhan KPU dalam investigasi yang dilakukan berjumlah 31 KPU. Disebutkan bahwa baru 28% atau 9 KPU yang sudah menyalurkan APD kepada PPK sedangkan 72% atau 22 KPU Kabupaten/Kota belum menyalurkan APD kepada PPK.
“hal ini disalurkan kepada publik dengan harapan ini menjadi suatu reminder atau suatu alarm bagi KPU-KPU dan Bawaslu untuk kemudian mempercepat kinerjanya, agar dalam waktu yang tersisa barang-barang APD sampai ke TPS sehingga kemudian dapat dipergunakan oleh KPPS” ujar Adrianus M.
Belum tersalurkannya APD ke KPU menjadi hal yang perlu diperhatikan. Hal ini menjadi himbauan kepada KPU dan Bawaslu mengingat penyelenggaraan pilkada ini sebentar lagi akan dilaksanakan, dimana perlu diadakan simulasi terlebih dahulu dalam pelaksanaannya.
“Kalau APD sampai di lapangan pasti dilakukan simulasi kan, simulasi dalam rangka penggunaan. Nah jadi kalau sampai aja belum maka bagaimana kemudian dilakukan simulasinya” tambahnya
Tak hanya melakukan investigasi, pada pelaksanaan pilkada 9 Desember nanti tim dari ombudsman akan turun kembali ke lapangan dengan maksud untuk mengecek sejauh mana dalam hal pelaksanaan APD berjalan.
“pada 9 Desember pada hari pilkada kami juga akan turun lagi, asisten kami diseluruh Indonesia juga akan turun untuk mengecek sejauh mana pelaksanaan APD tersebut berjalan sehingga harapan dari KPU dapat terlegalisir” imbuhnya. (Nisfi)
