POLITIK DAN PEMERINTAHAN - Lini Indonesia

PENDIDIKAN, POLITIK DAN PEMERINTAHAN, SOSIAL DAN BUDAYA, VIRALJuly 27, 2025July 27, 2025

Mahasiswa FPIK UB Gagas Kolaborasi Potensi Ekspor Nelayan Pesisir

Sabrina juga menekankan pentingnya penguatan kelembagaan nelayan serta perlunya kolaborasi multisektor dalam pengawasan perairan

HUKUM DAN KRIMINAL, POLITIK DAN PEMERINTAHANJuly 23, 2025July 23, 2025

Proyek Rehabilitasi Penerangan Stadion Jenggolo Dilelang Tanpa Saingan

“Jika hanya satu penawar, maka tidak ada tolok ukur efisiensi anggaran. Ini rawan digugat dan mengurangi kepercayaan publik,”

HUKUM DAN KRIMINAL, POLITIK DAN PEMERINTAHAN, VIRALJuly 23, 2025July 23, 2025

Saiful dan Muhdlor Kembali Diperiksa Kejaksaan

Kini giliran tiga mantan Bupati Sidoarjo yang diperiksa, termasuk Saiful Ilah dan Ahmad Muhdlor Ali.

HUKUM DAN KRIMINAL, POLITIK DAN PEMERINTAHANJuly 22, 2025July 22, 2025

Kepala Bappeda Sidoarjo Ikut Jadi Tersangka Tambahan

Kepala Bappeda belum bisa memenuhi panggilan penyidik lantaran tengah menjalani perawatan di RSUD Sidoarjo akibat kecelakaan

HUKUM DAN KRIMINAL, POLITIK, POLITIK DAN PEMERINTAHANJuly 22, 2025July 22, 2025

Dua Eks Kadis P2CKTR Sidoarjo Resmi Ditahan Kejaksaan

Kejari Sidoarjo memastikan bahwa proses hukum akan terus bergulir hingga tuntas, serta membuka peluang adanya tersangka baru bila ditemukan cukup bukti dalam pengembangan penyidikan

HUKUM DAN KRIMINAL, POLITIK, POLITIK DAN PEMERINTAHAN, VIRALJuly 22, 2025July 22, 2025

Kejari Sidoarjo Bongkar Skandal Korupsi Para Kades

Tahun 2025 menjadi babak kelam bagi kepemimpinan desa di Sidoarjo. Rentetan kasus korupsi ini menjadi alarm keras bagi pemerintah daerah, lembaga pengawas, dan masyarakat agar lebih ketat dalam mengawal pengelolaan dana desa dan aset publik.

HUKUM DAN KRIMINAL, POLITIK DAN PEMERINTAHAN, VIRALJuly 22, 2025July 22, 2025

Kejaksaan Kembali ungkap Dugaan Korupsi, Kali ini Giliran Kades Entalsewu

Kepala Desa Entalsewu, Kecamatan Buduran, Sukriwanto, resmi ditahan penyidik tindak pidana khusus (Pidsus) atas dugaan penyelewengan dana bantuan pihak ketiga senilai miliaran rupiah.