Jakarta, liniindonesia – Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim mengatakan, kurikulum baru yang akan ditawarkan pada 2022 merupakan bagian dari pemulihan pembelajaran akibat learning loss di masa pandemi COVID-19.
Hanya saja, kata Nadiem, sekolah tidak akan dipaksa untuk menggunakan kurikulum itu.
“Kita tidak akan melakukan pemaksaan apapun dalam bentuk kurikulum. Setiap sekolah yang ingin mencoba kurikulum baru atau yang masih ingin memakai kurikulum sekarang ini, pilihan ada pada sekolah tersebut,” kata Nadiem, Kamis (2/12/2022).
Karena itu, Nadiem meminta tidak ada lagi kekhawatiran dari sekolah terkait keharusan menjalankan kurikulum baru 2022. Mengingat, penerapan tersebut harus dilakukan secara bertahap sesuai tingkat masing-masing sekolah.
“Karena ini masa pemulihan, jadi keputusan ada pada masing-masing sekolah untuk mengadaptasi dirinya untuk mencoba kurikulum yang baru atau tidak,” jelasnya.
“Kita akan melakukan secara bertahap, secara tenang, dengan kemerdekaan full sekolah dan tanpa paksaan. Dalam waktu dua tahun ini akan dilakukan monitoring dan observasi,” tuturnya.
Lebih dari itu, Nadiem menyatakan, kebijakan pemaksaan bagi sekolah untuk menjalankan kurikulum pasti tidak akan menuai hasil yang optimal. Untuk itu, pemerintah akan menyediakan platform teknologi untuk membimbing sekolah dalam proses transisi.
“Apapun yang dipaksakan, probabilitas suksesnya sangat rendah. Karena kemauan dari kepala sekolah dan guru untuk berubah adalah kriteria terpenting kesuksesan,” pungkasnya. (*)
