Sidoarjo, liniindonesia.com – Sinergi Pemrpov Jatim bersama berbagai elemen masyarakat terus diperkuat dalam menangani berbagai dampak Covid-19. Termasuk bersama Pemuda Muhammadiyah yang diharapkan dapat mendukung upaya kedaulatan pangan dengan memaksimalkan sektor agro.
Hal itu dibahas secara khusus oleh Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa bersama jajaran Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah (PWPM) Jawa Timur di Gedung Negara Grahadi, Selasa (29/12). Dalam kesempatan itu, Gubernur Khofifah mengajak PWPM Jatim untuk bersama sama menggarap potensi di sektor agro yang ternyata tidak terdampak Covid-19 di Jatim. Pihaknya menyatakan, bahwa sektor perikanan dan kelautan seperti budidaya udang vaname hingga beras maupun jagung bisa digerakkan dan di dukung penuh oleh semangat dari Pemuda Muhammadiyah.
Ketua PWPM Jatim Dikky Shadqomullah menuturkan, pihaknya berkomitmen akan mendukung Pemprov Jatim dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan, khususnya di masa pandemi seperti sekarang ini. “Kami segera kumpulkan anggota, bahkan kalau perlu rapat koordinasi khusus dengan pengurus bidang terkait untuk menangkap apa yang diharapkan Ibu Gubernur,” ujar Dikky.
Gubernur Khofifah, kata dia, berharap peran para pemuda, baik Pemuda Muhammadiyah, Ansor maupun Pramuka untuk bersinergi mewujudkan kedaulatan pangan di Jatim. “Kenapa? Karena ini ada lahan untuk dikerjakan anak muda yang butuh kerja keras, seperti di sektor perkebunan, pertanian, perikanan dan peternakan,” ucapnya.
Menurut dia, empat sektor tersebut akan menjadikan kedaulatan pangan yang penting bagi Indonesia, khususnya Jatim karena penduduknya tidak sedikit.
Bahkan, kata dia, Gubernur Khofifah sudah mengumpulkan tim untuk segera direalisasikan dan dikerjakan pada awal Januari 2021.
Sementara itu, dalam waktu dekat ini PWPM Jatim juga menggelar Rapat Pimpinan Wilayah (Rapimwil) dan salah satu kegiatannya fokus membahas kedaulatan pangan di Jatim.
“Yang pasti, Pemuda Muhammadiyah Jatim siap untuk bersinergi mewujudkannya, bahkan kalau perlu ada penandatanganan nota kesepahaman atau MoU dalam rangka menuju kedaulatan pangan,” tutur Dikky (*)
