Jakarta, Lini Indonesia – Dalam sidang sengketa Pilpres 2024 di gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa (2/4), Profesor Filsafat dari Sekolah Tinggi Filsafat (STF) Driyarkara, Franz Magnis-Suseno, menegaskan bahwa jika presiden menggunakan kekuasaannya untuk menguntungkan pihak-pihak tertentu, itu sebanding dengan praktek mafia.
Magnis-Suseno, yang menjadi WNI sejak 1977 setelah lahir di Jerman, awalnya menegaskan bahwa bantuan sosial bukanlah hak milik eksklusif pemerintah.
“Memakai kekuasaan untuk menguntungkan pihak-pihak tertentu, membuat presiden menjadi mirip dengan pimpinan organisasi mafia,” ujar Romo Magnis.
Magnis-Suseno juga membicarakan tentang etika dan peran presiden sebagai pemimpin bagi rakyat Indonesia.
“Pertama, ia harus menunjukkan kesadaran bahwa yang menjadi tanggung jawabnya adalah keselamatan seluruh bangsa,” ucapnya.
Dia menyatakan bahwa jika terdapat kesan bahwa presiden menggunakan kekuasaannya untuk keuntungannya sendiri atau keluarganya, itu merupakan hal yang sangat berbahaya.
“Maka seorang presiden harus menjadi milik semua, bukan hanya misalnya milik mereka yang memilihnya,” ujarnya.
“Kalaupun ia misalnya berasal dari satu partai, begitu ia menjadi presiden, segenap tindakannya harus demi keselamatan semua,” lanjutnya.(NA)
