Jakarta, liniindonesia.com – Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan pandangannya soal pemerintahan saat ini bakal menghadapi tantangan yang besar bagaimana mengelola fiskal dan APBN dengan terukur dan baik demi memulihkan ekonomi imbas pandemi Covid-19.
Lebih lanjut, SBY dalam tulisannya menyebutkan bahwa pemerintah juga mesti mampu mengontrol secara hati-hati dan serius persoalan utang negara.
“Utang yang ada menurut saya sudah sangat tinggi dan karenanya tidak aman,” kata SBY dalam dalam tulisannya berjudul ‘Indonesia Tahun 2021 Peluang untuk Sukses Ada, Jangan Kita Sia-siakan’, Jumat, 8 Januari 2021.
Mengutip keterangan Bank Indonesia pada medio Desember 2020, utang luar negeri Indonesia tercatat sebesar US$ 413,4 miliar atau sekitar Rp 5.858,29 triliun dengan asumsi kurs Rp 14.171 per dolar AS pada akhir Oktober 2020. Rasio ULN Indonesia terhadap PDB pada akhir Oktober 2020 sebesar 38,8 persen atau meningkat dibandingkan rasio bulan sebelumnya sebesar 38,1 persen.
Tak berhenti disitu, SBY juga menyinggung soal meningkatnya rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. menurutnya dengan angka utang sebesar itu juga dapat membebani APBN dan membatasi ruang gerak ekonomi nasional.
Dirinya mencontohkan, ekonomi Indonesia bakal terseok-seok bila 40 persen lebih dari belanja negara harus dikeluarkan untuk membayar cicilan dan bunga utang. justru Ini akan berdampak pada berkurangnya dana yang ada untuk belanja pegawai dan belanja rutin, belum ditambah lagi belanja modal dan pembiayaan pembangunan.
Atas keadaan itu, SBY mengingatkan agar pemerintah tak hanya mengandalkan persentase rasio utang terhadap PDB yang dianggap masih aman dan diperbolehkan undang-undang.
Ia menyebutkan persoalan utamanya adalah kemampuan pemerintah untuk membayar utang yang dirasa sudah berat itu.
Meski begitu, SBY memberikan pesan bahwa permasalahan utang ini bisa secara bertahap diatasi.
Cara yang paling mudah adalah mengurangi defisit anggaran.
belum lagi, soal berkurangnya penerimaan negara karena pajak pun tak memenuhi target, Dirinya mengatakan pembelajaran negara harus dikendalikan.
Mantan Ketua Umum Partai Demokrat ini mewanti-wanti, jangan karena ada Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan (kemudian menjadi undang-undang), pemerintah lantas tak cerdas menentukan berapa besar defisit APBN yang aman.
UU Nomor 2 Tahun 2020 itu memang memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk melonggarkan defisit APBN.
“Pemerintah harus sangat disiplin dan berani menunda proyek dan pengadaan strategis yang masih bisa ditunda,” tulisnya.
SBY mengatakan pemulihan ekonomi akan berhasil apabila di imbangi suksesnya penanganan pandemi Covid-19.
Jika vaksinasi Covid-19 berjalan baik, SBY meyakini jalan pemulihan ekonomi akan terbuka. Namun, ia mengingatkan agar pemerintah harus disiplin dan terukur dalam mengatur keuangan negara, tak terkecuali dalam hal mengendalikan utang, agar di masa mendatang bisa diselamatkan ekonomi indonesia.
“Pemimpin dan pemerintahan yang bijaksana tentu tidak akan mewariskan masalah dan beban yang sangat berlebihan kepada pemerintahan-pemerintahan berikutnya,” tandasnya.(*)
