Sidoarjo, liniindonesia.com – Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo, Dhamroni Chudlori menyatakan siap berada di garis terdepan jika anggota dewan dan juga para pimpinan Organisasi Profesi (OP) Kesehatan merasa perlu untuk menyampaikan aspirasinya secara langsung pada bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali.
“Saya sendiri yang akan pimpin ke pendopo kalau persoalan penanggulangan Covid ini tidak segera ditindaklanjuti oleh Pemkab atau Gugus Tugas,” ucapnya tegas di forum rapat koordinasi (rakor) antara Komisi D dengan OP Kesehatan di ruang rapat paripurna DPRD Sidoarjo, Jumat (06/08/2021). Dilansir dari RRI.co.id
Kalimat itu disampaikan untuk merespon pernyataan dari salah satu anggota Komisi D, Aditya Nindyatman yang mengatakan akan memberi ultimatum pada Bupati Sidoarjo.
“Saya minta forum ini memberikan ultimatum pada penguasa Sidoarjo agar merespon hasil pertemuan ini maksimal tiga hari ke depan,” tandas legislator PKS itu.
Dalam forum tersebut para pimpinan daerah OP Kesehatan di wilayah Sidoarjo diantaranya dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), Ikatan Apoteker Indonesia (IAI), Persatuan Ahli Farmasi Indonesia Indonesia (PAFI) dan Rumah Sehat Sidoarjo (RSS) menyampaikan baru kali ini mereka diundang di forum yang khusus membahas soal penanganan Covid-19.
“Seharusnya Pemkab yang menyelenggarakan acara seperti ini. Dan forum seperti inilah yang kami tunggu-tunggu,” tandas Wakil Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga PPNI Sidoarjo, Muhaimin yang dibenarkan peserta rakor lainnya.
Ditambahkannya, sampai saat ini belum ada langkah kongkrit dari Pemkab Sidoarjo terkait penanganan Covid-19.
“Banyak warga Isoman yang meninggal dunia karena tidak dapat akses ke rumah sakit. Di pintu IGD saja sudah ada tulisan besar-besar ‘Tidak Terima Pasien’. Dan itu juga menimpa anggota kami yang katanya berada di garda terdepan,” katanya dengan nada tinggi.
Pernyataan senada juga disampaikan Ketua IBI Sidoarjo, Sri Mei Winardiati. Dengan nada bergetar karena menahan tangis.
ia katakan sudah banyak anggota yang kehilangan nyawa karena ditolak rumah sakit. Bahkan menurutnya ada bidang yang tengah mengandung anak kembar yang gugur.
“Kami sudah berusaha memberikan yang terbaik tanpa mendapatkan tambahan penghasilan. Apa iya kami juga harus menyerahkan nyawa. Tolong, kami hanya butuh akses itu. Kalau bisa berikan juga akses yang sama untuk para ibu hamil yang akan melahirkan,” harapnya.
Sedangkan Ketua IDI, dr. Edy memberikan solusi untuk penanganan covid ini dari hulu hingga ke hilirnya. Diantaranya menggelar lomba disiplin prokes tingkat desa yang nantinya diharapkan bisa merangsang warga desa untuk saling berkompetisi.
Ia juga menyarankan untuk lebih memasifkan tracing dan testing. “Alatnya murah koq, cuma Rp 40 ribu. Kalau belinya banyak, pasti harganya bisa turun lagi. Kalau PCR memang agaj mahal, tapi Rapid Antigen saja sudah cukup,” katanya.
Selain itu, ia mendorong Pemkab Sidoarjo untuk membangun rumah sakit khusus infeksi agar bisa menampung semua pasien yang masuk.
“Atau setidaknya covid centrelah seperti yang diusulkan sahabat saya dr Wiyono (anggota fraksi PDI Perjuangan DPRD Sidoarjo-red,” pungkasnya. (*)
