Jakarta, Lini Indonesia – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar meminta Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik menjadi media pengabdian mahasiswa dalam mempercepat pembangunan desa. Peserta KKN Tematik dari berbagai perguruan tinggi Indonesia harus menjadikan SDGs Desa sebagai acuan untuk menyusun program kerja dan meningkatkan kolaborasi dengan stake holder desa dalam upaya realisasinya.
“Kerjasama Kampus dan Desa, akan semakin mempercepat laju kemandirian desa. Keterlibatan kampus dalam pembangunan desa, memang tidak boleh ditunda lagi. Karena, kampus hadir untuk meningkatkan kualitas manusia, kampus lahir untuk desa. Harus ada kolaborasi, mahasiswa peserta KKN dengan pendamping desa, dalam rangka melakukan pendampingan dan pemberdayaan masyarakat di lokasi KKN,” ujar Abdul Halim Iskandar saat pelepasan mahasiswa KKN Tematik Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS) Surakarta, secara virtual, Selasa (18/1/2022).
Dia mengatakan kolaborasi menjadi kata kunci bagi keberhasilan program kerja KKN Tematik. Dengan melakukan kolaborasi baik bersama kepala desa, perangkat desa, pendamping desa, dan warga desa, para mahasiswa bisa mempercepat berbagai program pemberdayaan sekaligus tumbuh sebagai pribadi yang kuat.
“Mahasiswa harus bisa saling berkolaborasi dengan semua steakholder termasuk pendamping desa dan melebur dengan budaya masyarakat. Jika itu dilakukan maka percepatan pembangunan desa bisa lebih mudah dilakukan,” katanya.
Gus Halim-sapaan akrab Abdul Halim Iskandar-menyampaikan apapun program pemberdayaan yang hendak dilakukan mahasiswa peserta KKN Tematik tidak boleh tercerabut dari akar budaya desa setempat. Menurutnya semua tahapan program harus berbasis pada budaya dan adat istiadat setempat. Hal ini menjadi poin paling penting karena merupakan kunci bagaimana program bisa berjalan di lapangan.
“Saya juga selalu menyebut dengan kalimat yang simpel bahwa membangun desa jangan sekali kali tercerabut dari akar budaya. Atau dengan bahasa lain, pembangunan desa mulai perencanaan, pembangunan, monitoring, sampai pada evaluasi harus bertumpu pada akar budaya setempat. Ini sangat penting, jangan sampai adik-adik yang melaksanakan KKN tidak menyatu dengan budaya setempat,” sambungnya.
