Banyuwangi, liniindonesia.com – Kabupaten Banyuwangi telah menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026. RPJMD tersebut nantinya menjadi elemen vital dalam pembangunan Kabupaten Banyuwangi lima tahun ke depan.
Musrenbang yang digelar pada 17 Juni 2021 ini diikuti berbagai unsur masyarakat. Jajaran forpimda, kepala OPD, Kepala Desa/Lurah, perwakilan ormas, LSM, PKK, akademisi dan instansi vertikal dihadirkan untuk mendapatkan masukan arah pembangunan Banyuwangi lima tahun ke depan.
Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menjelaskan bahwa pembangunan di tengah situasi pandemi ini banyak tantangannya. Pandemi Covid-19 berdampak pada anjloknya ekonomi di berbagai belahan dunia, kemiskinan dan pengangguran meningkat. Daya beli menurun, dan hampir seluruh sektor mengalami penurunan signifikan.
“Tak hanya itu, pendapatan negara yang menurun berdampak pada menurunnya dana transfer ke daerah. Di tengah pendapatan daerah yang menurun, pemkab masih harus melakukan refocusing anggaran, sementara kebutuhan masyarakat semakin meningkat,” jelas Ipuk.
Untuk menghadapi tantangan tersebut, Ipuk menyebut lima strategi yang akan ditempuh pemerintah. Pertama, melakukan recovery lebih cepat dan upaya antisipasi membangun sistem yang lebih baik lagi. Kedua, pemulihan ekonomi yang tepat, dengan program yang dapat dieksekusi dengan cepat dan tepat.
“Program pemulihan ekonomi yang sudah kita lakukan seperti bantuan alat usaha gratis untuk warga, program Warung Naik Kelas, pelatihan transformasi digital, transformasi teknologi dalam penerapan produksi bagi UMKM; hingga kerjasama dengan PT. POS Indonesia dalam program Ongkir Gratis bagi UMKM,” kata Ipuk.
Ketiga, lanjut dia, adalah menekan rantai pemutusan virus Covid-19. Keempat adalah penguatan program padat karya untuk menampung tenaga kerja yang sangat banyak. Kelima adalah pelaksanaan konsep berbagi beban, sharing the pain antara pemerintah, perbankan, dan pelaku usaha bersedia memikul beban, bergotong-royong menanggung risiko secara proporsional dan dilaksanakan dengan kehati-hatian.
Dalam kesempatan itu, Ipuk juga menjelaskan basis ekonomi Banyuwangi lima tahun ke depan. Yakni penguatan UMKM, sebagai sarana nilai tambah dari hasil pertanian dan diharapkan mampu mengungkit pariwisata. Kedua, pertanian meliputi pertanian tanaman pangan, perikanan, dan kelautan, kehutanan, perkebunan, dan hortikultura.
“Ketiga, adalah pemulihan pariwisata, melalui penguatan promosi dan pengembangan destinasi wisata alam dan budaya dengan segala kelhasannya di Banyuwangi,” kata Ipuk.
Sementara itu, Plt. Kepala Bappeda Pemprov Jatim Bobby Sumarsono yang turut hadir secara virtual mengatakan, RPJMD yang akan disusun dalam Musrenbang tersebut harus sinkron dengan apa yang menjadi rencana pembangunan nasional dan provinsi.
“RPJMD hendaknya juga mengedepankan prinsip yang mendorong keserasian dan efisiensi sumber pendanaan daerah,” tandasnya. (*)
