Sidoarjo, liniindonesia.com – Kebijakan pemerintah melakukan penyekatan jalan protokol serta pemadaman PJU dianggap sudah cukup berhasil membatasi mobilitas masyarakat selama masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.
“Tapi soal pengendalian Covid-19 menurut saya gagal. Buktinya jumlah penderitanya semakin banyak. Saya dapat info sekarang ini jumlah warga Sidoarjo yang dirawat di rumah sakit rujukan sudah mencapai 1.800 orang sedang kapasitas bed-nya hanya 1.300,” kata anggota Komisi D DPRD Sidoarjo, Bangun Winarso dikonfirmasi, Kamis (21/07/2021).
Kedua fakta yang saling berlawanan ini menunjukkan bahwa kebijakan tersebut sama sekali tidak efektif jika tujuan akhirnya adalah menekan penambahan jumlah penderita baru yang mengidap virus corona.
Yang ia lihat justru masyarakat kecil seperti pada Pedagang Kaki Lima (PKL) dan para pengusaha kecil lainnya yang semakin terpukul oleh kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat untuk diterapkan di berbagai daerah tersebut.
Kondisi ini diperparah dengan respon Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo yang terkesan tidak tanggap dengan dampak sosial dan ekonomi terhadap warganya yang muncul sebagai ekses dari kebijakan tersebut.
Legislator dari Dapil Sidoarjo Barat itu menilai hingga saat ini tidak ada upaya dari Pemkab Sidoarjo untuk membangkitkan perekonomian masyarakat yang terpuruk itu. Padahal Pemkab Sidoarjo sudah mengalihkan anggaran dalam APBD sebesar Rp 96 Miliar untuk membiayai berbagai program penanganan Covid-19.
Pemberian bansos berupa sembako pada masyarakat melalui Dinas Sosial juga disebutnya aneh karena menerapkan sistem sama rata untuk setiap desa meski sebenarnya jumlah warga yang memerlukan bantuan itu sudah pasti tidak sama.
Bangun juga menyoroti tentang beberapa kegiatan vaksinasi massal di Sidoarjo yang menurutnya justru rentan menjadi sumber penularan Covid-19 diantara warga yang mengikuti kegiatan yang digarap oleh institusi TNI dan Polri itu.
“Jangan-jangan malah muncul klaster vaksinasi massal karena jelas terjadi kerumunan disana. Tapi ya nggak ketahuan karena tidak ada upaya Tracing dan Testingnya seusai acara itu,” tambah politisi yang kini menjabat sebagai Sekretaris DPD PAN Sidoarjo itu.
Menurut ia, semestinya pemkab Sidoarjo lebih mengantisipasi penularan melalui anggota keluarga di masyarakat terutama mereka yang menjalani isolasi mandiri (Isoman) di rumahnya masing-masing. Pasalnya bisa saja mereka mengisolasi tapi tidak sesuai dengan standar Operational Procdure (SOP) sehingga tetap terjadi penularan.
“Misal saja yang kena bapaknya yang kemudian melakukan isoman di rumah sehingga seluruh anggota keluarganya tertular. Tapi si ibu tetap belanja di luar rumah dan anak-anaknya tetap bermain dengan teman-temannya. Jadi buat apa pakai penyekatan dan pemadaman PJU segala,” sergahnya.
Pemkab Sidoarjo memang sudah merespon hal itu dengan mendirikan shelter-shelter isolasi terintegrasi di empat wilayah eks Kawedanan di Kabupaten Sidoarjo. “Tapi telat, wong sudah terlanjur banyak yang tertular karena memang tidak termonitor dan tertangani dengan baik,” kata Bangun lagi.
Disisi lain pemkab Sidoarjo juga dinilai sangat lamban dalam merespon keresahan masyarakat terkait sulitnya mengakses layanan kesehatan di rumah sakit. “Padahal UUD jelas memberikan kewajiban pada pemerintah untuk menjamin ketersediaan layanan kesehatan bagi warganya. Jadi dari hulu ke hilir gagal semuanya,” pungkasnya. (*)
