Nganjuk, liniindonesia – Bupati Nganjuk DR. Drs. H. Marhaen Djumadi, SE, SH, MM, MBA. menerima kunjungan audensi dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Selasa (28/12/2021). Kunjungan tersebut dalam rangka tindak lanjut dari program Sistem Integrasi Data Kelurahan dan Daerah (SIDKD) Kabupaten Nganjuk.
Kunjungan di ruang kerja Plt Bupati tersebut dipimpin oleh Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat Bappenas Maliki, ST, MSIE, Ph.D.
Sementara itu, turut mendampingi Kang Marhaen, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Nganjuk Drs. Mokhamad Yasin, M.Si, dan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di Kabupaten Nganjuk.
Antara lain Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil); Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo); Dinas Kesehatan (Dinkes); Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA); Dinas Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana (Dinas PPKB); Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinas PMD); dan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Nganjuk.
Dr. Ni Wayan Suriatini Sutriastini, M. Phil selaku Direktur Eksekutif Lembaga SurveyMETER dalam paparannya menyampaikan tentang sejarah singkat SIDKD di Kabupaten Nganjuk. Yaitu pada 2018, SurveyMeter dan Pemkab Nganjuk melakukan sensus yang menghasilkan data kesehatan yang akurat di 11 desa di Kecamatan Patianrowo.
“Sistem data terpadu berbasis level puskesmas untuk penanganan stunting. Tidak hanya data, program itu juga menghasilkan sumber daya manusia di 11 desa yang terlatih mengelola data,” jelasnya.
Melanjutkan pengalaman sukses itu, pada 2020 dan 2021 digelar sensus pendataan di 20 kelurahan di Kecamatan Nganjuk. Yang sebelumnya hanya sektor kesehatan, kali ini diperluas dengan mencakup 16 data sektoral perangkat daerah. Antara lain sektor pendidikan, sosial, pertanian, ketenagakerjaan, dan kependudukan.
“Yang semuanya dilakukan oleh kader pendataan dari kelurahan, kader posyandu, kesehatan, dan pemuda. Pendataan by name by addres” sambungnya.
“Pendataan tersebut menghasilkan data 16 sektor, serta 147 SDM kelurahan yang terlatih mengelola data. Dan satu sistem dashboard data yang mampu menyajikan data hingga ke tingkat Rukun Tetangga atau RT,’’ imbuhnya.
Sementara itu Maliki dari Bappenas menyampaikan apresiasi kepada Pemkab Nganjuk. Sebab SIDKD yang sudah dibangun di Nganjuk bisa memberikan percontohan bagi daerah lain.
Dijelaskan Maliki, pemerintah terus melakukan intervensi berbasis data untuk menurunkan kemiskinan ekstrem hingga 0 persen di 2024. Dalam menegakkan intervensi berbasis data, Bappenas bersama dengan Kementrian Keuangan merekomendasikan pengembangan registrasi sosial ekonomi.
Menurut Maliki, dengan melakukan registrasi sosial ekonomi ini akan membantu desa dan kelurahan dalam memberikan rekomendasi penerima bantuan sosial, maupun program pemberdayaan ekonomi.
“Status dilacak terus dan sesuai dengan kondisi masyarakat, sehingga intervensi bisa lebih terfokus. Misalnya dapat mengetahui siapa yang berhak mendapat bansos, pelatihan kerja, bahkan juga dapat mengetahui tentang reformasi agraria,” kata Maliki sambil menyebut data maupun sistem yang ada di Kabupaten Nganjuk ini adalah modal awal untuk melengkapi semuanya.
Atas paparan dan audiensi itu, Plt Bupati Kang Marhaen menyampaikan pentingnya satu data. Tidak sekadar data saja, melainkan untuk acuan dalam menentukan sebuah kebijakan.
“Misalnya untuk intervensi, mampu menyajikan infromasi berapa jumlah penduduk miskin, jumlah pengangguran, atau kondisi rumah tidak layak huni. Semuanya untuk dasar dalam menentukan program-program atau kebijakan dari pemerintah daerah,” tuturnya. (*)
