Jakarta, Lini Indonesia – Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyatakan seorang presiden boleh memihak dan berkampanye dalam pemilu. Ia menuturkan yang terpenting adalah tidak ada penyalahgunaan fasilitas negara.
“Presiden itu boleh kampanye. Boleh memihak. Kita ini kan pejabat publik, sekaligus pejabat politik. Masa ini enggak boleh,” ujar Jokowi usai menyerahkan pesawat tempur ke TNI bersama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu, (24/1/2024).
Jokowi, Presiden Indonesia, tidak pernah secara terang-terangan mendukung pasangan calon manapun dalam Pemilihan Presiden 2024. Meskipun putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, ikut serta sebagai calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju Prabowo, Jokowi tetap menjaga netralitasnya dalam pemilu. Meski netral, hal ini telah menjadi sorotan dari kubu rival yang berulang kali menyoroti netralitas presiden.
Cawapres yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Mahfud Md, menegaskan bahwa ia tidak pernah menggunakan fasilitas sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan untuk melakukan kampanye.
Meskipun merangkap sebagai Menko Polhukam dan cawapres, Mahfud mengklaim tidak menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan politik. Dalam suatu acara di Semarang, Jawa Tengah, Mahfud menyoroti beberapa menteri di Kabinet Indonesia Maju yang, meski tidak memiliki keterkaitan langsung dengan politik, ikut terlibat dalam salah satu tim sukses.
